- 17/09/2026
- Category: Commentaries ID
Image source: https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/digital-pathways-education-enabling-learning-impact
Penulis: Hosea Immanuel Latumahina, Achmed Faiz Yudha Siregar
Penyunting: Syaifa Tania, Iradat Wirid, Adya Nisita
Indonesia tidak lagi memperdebatkan apakah teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) akan masuk ke dunia pendidikan. Teknologi tersebut sudah ada di sana. Sekitar 89% anak-anak Indonesia mengakses internet setiap hari, menghabiskan rata-rata 5,4 jam online.[1]Di tingkat pendidikan tinggi, adopsi AI bahkan lebih menonjol: 95% mahasiswa universitas di Indonesia menggunakan AI untuk mendukung studi mereka, sementara 86% menggunakan AI generatif khusus untuk tugas-tugas akademik.[2]Tingkat pengenalan publik juga cukup tinggi, dengan 83,6% warga Indonesia melaporkan familiar dengan teknologi AI.[3]Oleh karena itu, arah perkembangannya sudah jelas. Indonesia tidak lagi terutama menghadapi masalah adopsi, tetapi menghadapi masalah tata kelola.
Namun, tingkat adopsi yang tinggi tidak bisa didefinisikan sebagai kesiapan yang tinggi. Hanya 37,5% anak yang disurvei telah menerima informasi tentang cara tetap aman daring, sementara 42% telah mengalami sesuatu di internet yang membuat mereka merasa tidak nyaman atau takut.[4]Kerentanan ini berd coexistence dengan kelemahan yang terus-menerus dalam hasil pembelajaran. Kinerja Indonesia pada tahun 2025 adalah 364 dalam matematika, 365 dalam membaca, dan 389 dalam sains.[5]Namun, skor PISA ini masih rendah dibandingkan dengan skor rata-rata negara-negara OECD. Persentase siswa yang memperoleh skor di atas skor dasar adalah 37% dalam sains, yang berada di bawah rata-rata negara-negara OECD (74%); 17% dalam matematika, yang berada di bawah rata-rata negara-negara OECD (65%); dan 27% dalam membaca, yang berada di bawah rata-rata negara-negara OECD (69%).[6]Kontradiksi ini sulit diabaikan, yaitu anak-anak dan siswa semakin terhubung dengan teknologi digital, sementara kapasitas manusia, kelembagaan, dan regulasi yang dibutuhkan untuk menjadikan konektivitas tersebut aman, bermakna, dan adil masih belum merata.
Paradoks Teknologi Digital dan AI dalam Pendidikan
Paradoks ini menjadi semakin tajam dengan AI generatif. AI generatif dapat mempercepat penulisan, pengambilan informasi, penerjemahan, dan produksi konten, berpotensi mengurangi beban kerja baik bagi siswa maupun pendidik. Namun, efisiensi yang lebih besar tidak secara otomatis berarti pembelajaran yang lebih mendalam. Bukti eksperimental terbaru telah menimbulkan kekhawatiran tentang perubahan dalam keterlibatan kognitif dan hasil terkait memori ketika peserta mengandalkan bantuan LLM untuk tugas menulis.[7]Meskipun temuan tersebut masih bersifat pendahuluan dan tidak boleh diartikan sebagai bukti pasti adanya kerusakan kognitif jangka panjang, temuan tersebut mengarah pada pertanyaan penting: apa yang seharusnya dioptimalkan oleh teknologi pendidikan pada akhirnya, antara penyelesaian tugas yang lebih cepat atau pembelajaran yang lebih baik?
Pada saat yang sama, adopsi AI bukan hanya soal perilaku siswa. Guru juga beralih ke AI untuk mengatasi tuntutan praktis di dalam kelas. Sebuah survei nasional menemukan bahwa 72,2% guru sekolah dasar dan menengah membutuhkan bantuan AI untuk mengembangkan pertanyaan penilaian, yang menggambarkan betapa cepatnya AI tertanam dalam praktik pengajaran sehari-hari.[8]Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola harus mempertimbangkan tidak hanya bagaimana siswa menggunakan AI, tetapi juga tekanan kelembagaan yang membuat AI menarik bagi para pendidik.
Yang lebih penting lagi, pembelajaran berbasis AI semakin meluas di luar ruang kelas. Siswa cenderung lebih sering menggunakan AI generatif untuk tugas sekolah di rumah daripada selama kegiatan di kelas.[9]Interaksi mereka dengan AI karenanya dibentuk tidak hanya oleh guru dan sekolah, tetapi juga oleh orang tua, pengasuh, teman sebaya, dan platform digital. Oleh karena itu, unit tata kelola seharusnya bukan hanya ruang kelas saja, tetapi ekosistem pembelajaran yang lebih luas di sekitar anak.
Dari Teknologi ke Non-Teknologi: Risiko dan Tantangan yang Tidak Merata Tetap Tinggi
Implikasi digitalisasi dalam pendidikan jauh melampaui akses teknologi dan efisiensi pengajaran. Implikasi ini beririsan dengan perlindungan anak, integritas akademik, privasi dan tata kelola data, kesejahteraan digital, dan akuntabilitas institusional. Perlindungan anak semakin terkait erat dengan pembelajaran digital. Konektivitas yang lebih besar dapat mengekspos anak-anak pada konten berbahaya, perundungan siber, pelecehan seksual daring, dan eksploitasi serta pelecehan seksual online. Munculnya materi pelecehan yang dihasilkan oleh AI semakin memperumit lanskap perlindungan yang sudah sulit. Risiko-risiko ini tidak dapat dianggap sebagai hal yang terpisah dari pendidikan karena keselamatan, partisipasi, dan pembelajaran sangat saling terkait.[10]
Integritas akademik menghadirkan tantangan lain. AI generatif semakin mengaburkan batasan antara bantuan yang sah dan produksi substantif. Seorang mahasiswa dapat menggunakan AI untuk bertukar pikiran, menerjemahkan, mengedit, menyusun ulang, atau menghasilkan seluruh tugas, sementara aturan akademik yang ada mungkin tidak secara jelas membedakan antara praktik-praktik ini. Tanpa harapan bersama mengenai pengungkapan, atribusi, dan penggunaan yang dapat diterima, melarang AI begitu saja mungkin tidak banyak membantu dalam mengembangkan penilaian teknologi yang bertanggung jawab.
Privasi dan tata kelola data merupakan perhatian yang sama pentingnya. Digitalisasi pendidikan menghasilkan aliran data pribadi yang semakin luas, termasuk informasi yang berkaitan dengan anak-anak. Oleh karena itu, pertanyaan tentang persetujuan, minimalisasi data, retensi, penggunaan sekunder, dan akuntabilitas institusional menjadi inti dari adopsi AI yang bertanggung jawab. Pendekatan yang berpusat pada manusia tidak hanya membutuhkan keluaran AI yang lebih aman, tetapi juga perlindungan yang berarti atas data yang mendasari sistem tersebut.[11]
Kesejahteraan digital menambahkan dimensi lain. Penggunaan teknologi yang berlebihan, berkurangnya interaksi tatap muka, dan kekhawatiran tentang melemahnya keterlibatan reflektif menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat diukur hanya melalui akses teknologi atau produktivitas. Pembelajaran digital harus memberikan ruang yang cukup untuk aktivitas fisik, interaksi sosial, kreativitas, pengembangan karakter, dan kesejahteraan mental.
Risiko-risiko ini telah diatasi, setidaknya sebagian, melalui berbagai instrumen hukum, termasuk kerangka kerja Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, PP No. 17/2025, dan Peraturan Presiden No. 87/2025.[12]Oleh karena itu, tantangannya bukan sekadar kurangnya regulasi. Melainkan kurangnya koherensi yang memadai di seluruh batasan regulasi.
Kesenjangan Berlapis-lapis: Regulasi, Tata Kelola, dan Implementasi
Tiga kesenjangan yang saling terkait muncul dari fragmentasi ini. Pertama, ada kesenjangan regulasi. Hukum yang ada memberikan fondasi penting, tetapi ketentuan yang relevan masih tersebar di berbagai sektor.Regulasi dan pedoman yang ada di berbagai kementerian terkait memberikan landasan untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam pendidikan, tetapi implementasi dan integrasinya masih belum merata.Diperlukan koherensi yang lebih besar dalam menerjemahkan kerangka kerja ini menjadi standar operasional untukAI etis dalam pedagogi, penggunaan GenAI yang tepat, integritas akademik, perlindungan yang berpusat pada anak, dan kesejahteraan digital. Laju perkembangan teknologi membuat tantangan ini semakin nyata, karena kemampuan AI yang muncul dapat berkembang lebih cepat daripada kemampuan kerangka peraturan untuk beradaptasi.[13]
Kedua, terdapat kesenjangan tata kelola. Otoritas pendidikan, regulator digital, lembaga perlindungan anak, dan keluarga masing-masing memegang bagian tanggung jawab yang berbeda. Namun, masalah lintas sektoral jarang menghormati batasan kelembagaan ini. Tanpa mekanisme yang jelas untuk koordinasi dan pembagian peran, mandat yang terfragmentasi dapat menciptakan paradoks di mana setiap orang memiliki sebagian tanggung jawab, tetapi tidak ada aktor yang sepenuhnya bertanggung jawab atas persimpangan tersebut.
Ketiga, terdapat kesenjangan implementasi. Infrastruktur, literasi AI guru, dan kapasitas pengasuhan digital masih belum merata di berbagai konteks geografis dan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, teknologi yang sama dapat menghasilkan hasil pendidikan yang sangat berbeda tergantung pada di mana dan bagaimana teknologi tersebut diperkenalkan. Tanpa pembangunan kapasitas yang terarah dan implementasi yang berbeda, transformasi digital berisiko mereproduksi ketidaksetaraan yang ada daripada menguranginya.
Melampaui Adopsi: Bagaimana Pemerintah Merespons?
Sifat multidimensional dari risiko-risiko ini membuat respons sektoral semata-mata bersifat parsial. Keamanan anak di dunia maya merupakan isu pendidikan, perlindungan anak, dan tata kelola digital secara bersamaan. Integritas akademik melibatkan pedagogi, tata kelola institusional, dan teknologi. Kesejahteraan digital beririsan dengan pendidikan, praktik keluarga, dan kesejahteraan yang lebih luas. Ketika masalah tersebut melintasi batas-batas institusional, tata kelola pun harus melakukan hal yang sama.
Di sinilah Keputusan Bersama Tujuh Menteri (SKB) 2026 menjadi sangat penting. Ditandatangani pada 12 Maret 2026, SKB menetapkan pedoman untuk pemanfaatan dan pembelajaran teknologi digital dan AI di seluruh jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Alih-alih hanya memperkenalkan lapisan regulasi lain, nilai potensialnya terletak pada menghubungkan mandat yang ada dan menerjemahkan prinsip-prinsip luas ke dalam tindakan operasional yang terkoordinasi.
Alasan ini sangat meyakinkan mengingat ketidakseimbangan antara perubahan teknologi dan regulasi. Kemampuan AI dapat berkembang dalam hitungan bulan, sedangkan legislasi komprehensif membutuhkan proses formulasi, konsultasi, dan pengesahan yang panjang. Oleh karena itu, instrumen menteri bersama dapat berfungsi sebagai jembatan kebijakan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip hukum yang ada ke dalam harapan operasional bersama, memperjelas tanggung jawab kelembagaan, dan memungkinkan respons terkoordinasi tanpa harus menunggu arsitektur legislatif yang sepenuhnya baru.[14]
Pentingnya hal ini terletak pada empat fungsi: menjembatani kerangka kebijakan yang terfragmentasi; memperjelas peran kelembagaan; menetapkan prinsip-prinsip bersama untuk penggunaan AI yang berpusat pada manusia dan etis; dan melegitimasi tindakan kolaboratif di bidang-bidang seperti peningkatan kapasitas guru, literasi digital keluarga, perlindungan anak, dan pemantauan.
Lebih Dari Ruang Kelas
Signifikansi SKB yang lebih luas adalah pengakuannya bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas. Anak-anak belajar melalui interaksi dengan guru, orang tua, pengasuh, teman sebaya, komunitas, dan platform digital. Oleh karena itu, tata kelola harus mencakup ekosistem yang lebih luas di sekitar peserta didik. Dengan demikian, SKB menempatkan prinsip-prinsip yang berpusat pada manusia dan perlindungan anak sebagai inti dari pemanfaatan teknologi digital dan AI; mempromosikan keterlibatan digital yang seimbang bersamaan dengan kesejahteraan fisik dan mental; memperkuat peran orang tua, wali, dan pendidik melalui bimbingan, pengawasan, dan batasan yang sesuai; dan menekankan literasi digital dan AI yang berlandaskan etika dan integritas akademik.[15]
Dalam konteks ini, SKB 7 Menteri 2026 mewakili pergeseran penting, dari mengatur teknologi dalam sektor-sektor individual menuju koordinasi tanggung jawab di seluruh ekosistem tempat anak-anak belajar dan hidup. Tujuan transformasi digital seharusnya bukan untuk membuat pendidikan lebih berteknologi. Tujuannya seharusnya untuk memastikan bahwa teknologi tetap berpusat pada manusia, aman, etis, dan benar-benar kondusif untuk pembelajaran. Melampaui adopsi berarti beralih dari pertanyaan seberapa banyak teknologi yang dapat diserap pendidikan menjadi pertanyaan seberapa baik masyarakat dapat mengatur dunia yang diciptakan oleh teknologi.
UNICEF Indonesia (2023), Online Knowledge and Practice of Children in Indonesia: A Baseline Study 2023, Jakarta: UNICEF Indonesia, available at: https://www.unicef.org/indonesia/child-protection/reports/online-knowledge-and-practice-children-indonesia-baseline-study-2023 ↑
Chegg (2025), Global Student Survey 2025, New York: Chegg, available at: https://www.chegg.org/global-student-survey-2025 ↑
Katadata Insight Center (2025), Kedaulatan AI untuk Memberdayakan Indonesia, Jakarta: Katadata Insight Center, available at: https://databoks.katadata.co.id/publikasi/2025/01/23/kedaulatan-ai-untuk-memberdayakan-indonesia ↑
UNICEF Indonesia (2023), Online Knowledge and Practice of Children in Indonesia: A Baseline Study 2023, Jakarta: UNICEF Indonesia, available at: https://www.unicef.org/indonesia/child-protection/reports/online-knowledge-and-practice-children-indonesia-baseline-study-2023 ↑
OECD (2026), PISA 2025 Results (Volume I) – Country Notes: Indonesia, Paris: OECD Publishing, available at: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/09/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_88d1164e/indonesia_20c83120/9c880f8a-en.pdf ↑
Ibid. ↑
Turnitin (2025), ‘Turnitin releases new findings and key insights from focused survey on impact of AI in education’, Turnitin, available at: https://www.turnitin.com/press/turnitin-releases-new-findings-and-key-insights-from-focused-survey-on-impact-of-ai-in-education ↑
OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume I and II): Country Notes – Indonesia, Paris: OECD Publishing, available at: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html ↑
Kosmyna, N., Hauptmann, E., Yuan, Y.T., Situ, J., Liao, X.H., Beresnitzky, A.A., Braunstein, I. and Maes, P. (2025), ‘Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task’, arXiv, 2506.08872, doi:10.48550/arXiv.2506.08872 ↑
UNICEF Indonesia (2025), Online Knowledge and Practice of Children in Indonesia: A Baseline Study 2023, Jakarta: UNICEF Indonesia, available at: https://www.unicef.org/indonesia/child-protection/reports/online-knowledge-and-practice-children-indonesia-baseline-study-2023 ↑
Aisyah, N., Al Kautsar, M.D., Hidayat, A. and Koto, F. (2026), ‘Grounding AI-in-Education Development in Teachers’ Voices: Findings from a National Survey in Indonesia’, arXiv, 2604.01630, doi:10.48550/arXiv.2604.01630 ↑
Borgonovi, F., Bastagli, F., Ochojska, M. and Piumatti, G. (2025), AI Adoption in the Education System, OECD Artificial Intelligence Papers, Paris: OECD Publishing, doi:10.1787/69bd0a4a-en. ↑
Miao, F. and Holmes, W. (2023), Guidance for Generative AI in Education and Research, Paris: UNESCO, available at: https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research ↑
Miao, F. and Holmes, W. (2023), Guidance for Generative AI in Education and Research, Paris: UNESCO, available at: https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research ↑
Republik Indonesia (2026), Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial pada Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal ↑
