‘10 Ribu Rupiah di Tangan Istri yang Tepat’: Meromantisasi “Penghematan” Berbasis Gender di Media Sosial

Penulis: Aisya Sabili
Penyunting: Ayom Mratita Purbandani

Pendahuluan

Sebuah video berjudul “10 Ribu Rupiah di Tangan Istri yang Tepat ”baru-baru ini beredar di media sosial Indonesia. Dalam klip tersebut, seorang ibu hamil menunjukkan makanan sehari-hari yang disiapkan dengan anggaran belanja yang sangat minim, yaitu Rp10.000 (sekitar USD 0,60). Makanan tersebut terdiri dari kangkung serta tempe, dan ia mengaku masih bisa berhemat.[1] Ia juga menyampaikan bahwa nutrisi janin dilengkapi melalui Program Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil dan Anak (PMT).[2] Para profesional medis dengan cepat mengecam klip tersebut karena dianggap meromantisasi “kehidupan sederhana” dengan menormalisasi potensi defisit nutrisi yang parah.[3] Komentar-komentar seputar klip tersebut sangat beragam, banyak penonton yang menggali latar belakang dan motivasi pribadi pengunggah. Beberapa komentar juga menyoroti kebiasaan merokok sang suami sebagai ironi. Rokok suami tetap menjadi pengeluaran yang tidak bisa ditawar, sedangkan kesederhanaan gizi ibu hamil dibingkai ulang sebagai “ujian” kesetiaan dan penghematan yang ekstrem. Komentar-komentar relevan yang dimuat dalam sebuah artikel berita antara lain: “10 ribu, tapi suami masih merokok?” dan “daripada berhemat sebanyak ini, suami sebaiknya berhenti merokok.”[4]

Narasi ini resonan dengan retorika efisiensi pemerintahan. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025, pemerintah mengumumkan “efisiensi” pengeluaran senilai lebih dari Rp300 triliun yang ditujukan sebagai langkah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat.[5][6][7] Sementara itu, pelaporan publik pada periode yang sama mencatat peningkatan atau perlindungan untuk tunjangan legislatif.[8] Langkah-langkah ini tidak serta merta berkorelasi dan beritikad buruk, tetapi justru mengundang pertanyaan terkait konsistensi terhadap prioritas distribusi. Istilah “penghematan” mulai membentuk ekspektasi di rumah tangga sebagaimana di pemerintahan. Dalam praktiknya, istilah ini meminjam logika “penghematan” (austerity) yang awalnya merupakan strategi makroekonomi untuk pengetatan fiskal dan secara bertahap merambah ke dalam kehidupan sosial sebagai mandat moral yang menjunjung tinggi nilai-nilai hemat.[9] Di ranah rumah tangga, berhemat secara kompulsif dijadikan ukuran kompetensi feminin. Loyalitas dinilai dari sejauh mana seseorang dapat menerima pemotongan. Yang mikro mencerminkan yang makro: baik negara maupun keluarga menuntut pengorbanan dari mereka yang paling lemah. “Efisiensi” bergeser dari kalkulasi netral menjadi perangkat moral koersif yang menentukan siapa yang diberi fleksibilitas dan siapa yang harus menginternalisasi keadaan prihatin atau kekurangan.

“Penghematan” Berbasis Gender dalam Neoliberalisme

Neoliberalisme menyediakan infrastruktur ideologis yang memungkinkan normalisasi “penghematan” berbasis gender. Wacana kemandirian tanpa henti dan “efisiensi” berfungsi sebagai alat untuk memprivatisasi risiko, mengikis perlindungan publik, dan mengalihkan tanggung jawab kesejahteraan sosial kepada individu.[10] Kesejahteraan dibingkai ulang bukan sebagai hak, melainkan sebagai disiplin pribadi. Dalam kerangka ini, hemat menjadi sebuah kewajiban moral.[11] Upaya redistribusi kewajiban yang adil seringkali justru digambarkan sebagai sesuatu yang sembrono, sedangkan kemampuan bertahan dalam kondisi serba kekurangan dijunjung tinggi sebagai karakter yang kuat. Prinsip-prinsip ideologis ini membenarkan penarikan tanggung jawab struktural sekaligus mengalihkannya pada individu, terutama perempuan, untuk menanggung konsekuensinya.

“Penghematan” berbasis gender muncul ketika pengetatan fiskal diterjemahkan menjadi pengekangan dalam kehidupan sehari-hari. Saat belanja publik menyusut, beban reproduksi sosial pun dialihkan kembali ke rumah tangga.[12] Pembagian kerja berbasis gender yang telah mengakar memastikan bahwa perempuan menanggung beban secara tidak proporsional—baik dari segi waktu, kerja emosional, maupun manajemen konsumsi—demi menjaga stabilitas domestik. Proses ini melampaui sekadar pemotongan anggaran karena mengatur ulang ritme harian: menentukan siapa yang harus menghemat bahan makanan, siapa yang menunda merawat diri, dan siapa yang menjalani “shift kedua” setelah pekerjaan bergaji selesai (beban ganda). Di dalam rumah tangga, perempuan terjebak sebagai kurator stabilitas yang tidak dibayar melalui kedisiplinan konsumsi dan pengelolaan waktu. Sebaliknya, laki-laki tetap memegang kendali atas belanja diskresioner dan keputusan finansial utama. Ketika praktik ini terus berulang, “penghematan” tidak lagi dimaknai sekadar sebagai penganggaran, tetapi berubah menjadi etika keluarga regresif yang secara sistematis memindahkan beban pengorbanan kepada mereka yang paling sedikit memiliki daya tawar.[13]

Makro dan mikro bertemu pada poros eksploitasi yang paralel. Pada skala nasional, pilihan prioritas menentukan siapa yang menerima kelonggaran dan siapa yang menanggung pengetatan. Pada skala rumah tangga, keputusan alokasi menentukan siapa yang mengendalikan pengeluaran diskresioner dan siapa yang mengisi kesenjangan dengan menghabiskan tenaga kerja tambahan yang tidak dibayar. Ketika “efisiensi” dicanangkan tanpa tolok ukur hasil sosial yang jelas, rumah tangga menutup kesenjangan dengan memangkas konsumsi secara drastis dan menunda kebutuhan perawatan penting. Ketika pengeluaran diskresioner maskulin terus berlanjut tanpa batas, seluruh pekerjaan untuk menyesuaikan diri dengan pemotongan finansial dibebankan sepihak kepada pengelola domestik. Kelonggaran selalu tumpul ke atas; pengetatan selalu tajam ke bawah. Di titik inilah, “penghematan” berkelindan dengan neoliberalisme, bukan sebagai sebab akibat tunggal tetapi melalui pemindahan risiko yang disengaja dan moralitas konsumsi yang menstrukturkan keputusan-keputusan yang identik dan merugikan di semua skala.[14]

Romantisasi “Penghematan” Berbasis Gender di Media Sosial

Romantisasi masalah ini dapat ditelusuri melalui video “10 Ribu Rupiah di Tangan Istri yang Tepat”. Pertama, hal ini melibatkan pemolesan keadaan prihatin akut, yaitu keterbatasan pangan ​​dibingkai secara tidak jujur sebagai bentuk harmoni dan kemampuan kompromi. Kedua, hal ini berarti secara agresif menjadikan tanggung jawab bersifat feminin, yaitu ketahanan pangan rumah tangga dinaturalisasi sebagai domain eksklusif perempuan yang “pandai mengelola”; sebuah standar moral yang hampir secara otomatis melekat pada femininitas. Ketiga, hal ini dilakukan dengan sengaja menutupi sumber beban yang sebenarnya, yaitu penurunan kualitas gizi, kenaikan harga protein, serta mutu program bantuan yang buruk disisihkan dari perhatian publik dan dipindahkan ke ranah dapur yang dibuat tampak rapi dan terkendali.

Romantisasi ini tumbuh subur karena platform media sosial mengambil keuntungan dari emosi yang dibuat-buat namun mudah dikenali. Keadaan prihatin sehari-hari disunting menjadi kisah-kisah intim yang memikat dan disajikan sebagai kehidupan rumah tangga yang autentik. Riset tentang mikro-selebriti dan ekonomi influencer menunjukkan bagaimana pekerjaan rumah tangga, resep-resep sederhana, dan keintiman yang dipentaskan menjadi aset konvertibel yang menguntungkan untuk mendapatkan perhatian dan dukungan finansial.[15] Representasi ini, secara ironis, justru memberi prestise sosial pada disiplin konsumsi dan ketabahan daripada pada tuntutan struktural berupa distribusi ulang yang diperlukan.

Desain platform media sosial juga memaksakan narasi yang sederhana dan dangkal. Kajian budaya tentang “penghematan” menunjukkan bagaimana keadaan prihatin atau kekurangan secara keliru diposisikan sebagai kebajikan dan hidup hemat dijadikan ukuran harga diri.[16] Analisis feminis tentang “penghematan” menunjukkan bahwa pengetatan publik selalu terwujud dalam bentuk keseharian seperti perawatan yang tidak dibayar, manajemen konsumsi rumah tangga yang menghukum, dan pengendalian emosi yang didorong kembali ke dalam rumah. Dengan demikian, memperkuat hierarki gender.[17] Media populer memperkuat gerakan destruktif ini, dengan merayakan kompetensi perempuan secara berlebihan, tetapi di saat yang sama menormalkan ekspektasi moral akan kepedulian dan pengorbanan yang memastikan hubungan kekuasaan tetap utuh.[18]

Kesimpulan

Narasi mikro “10 Ribu di Tangan Istri yang Tepat” memperlihatkan pertemuan erat antara logika platform digital dan ideologi ekonomi yang telah mengakar. Kemiskinan dikemas agar tampak enak dipandang, sementara hidup serba hemat dialihmaknakan sebagai keutamaan moral yang melekat pada perempuan. Konten semacam ini berfungsi sebagai alat pelestarian ideologi. Romantisasi digital terhadap “penghematan” yang membebani perempuan turut melegitimasi status quo. Sorotan publik dialihkan dari kegagalan sistemik—seperti lemahnya perlindungan sosial, ketidakstabilan harga, dan alokasi anggaran negara yang patut dipertanyakan—sedangkan beban stabilitas dilimpahkan kepada pengelola rumah tangga. Dari satu kasus ke kasus lain, pola ini terus berulang; jejak “penghematan” yang membebani perempuan menjalar dari tingkat struktural ke ranah personal. Daya tarik cerita-cerita viral ini menanamkan kekerasan struktural tersebut ke dalam akal sehat publik. Selama narasi ini terus dibaca sebagai cinta dan pengorbanan, “penghematan” akan terus diterrima sebagai kebijakan yang masuk akal.


  1. Rahmadania, S.R. (2025). Viral Tren ’10 Ribu di Tangan Istri yang Tepat’, Awas Ini Wanti-wanti Dokter Gizi. [online] detikHealth. Available at: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8152866/viral-tren-10-ribu-di-tangan-istri-yang-tepat-awas-ini-wanti-wanti-dokter-gizi [Diakses 11 Okt. 2025]. ↑
  2. ibid. ↑
  3. ibid. ↑
  4. Khotimah, N. (2025).Viral ‘Rp10 Ribu di Tangan Istri yang Tepat’, Berapa Uang Belanja Ideal Menurut Islam?[online] suara.com. Tersedia di:https://www.suara.com/lifestyle/2025/09/27/154500/viral-rp10-ribu-di-tangan-istri-yang-tepat-berapa-uang-belanja-ideal-menurut-islam [Diakses 27 Okt. 2025]. ↑
  5. Instruksi Presiden (2025). Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025[online] Tersedia di:https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025[Diakses 7 Okt. 2025]. ↑
  6. Humas Sekretariat Kabinet RI (2025). Presiden Prabowo Tekankan Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat [online] Setkab.go.id. Tersedia di:https://setkab.go.id/presiden-prabowo-tekankan-efisiensi-anggaran-untuk-kesejahteraan-rakyat[Diakses 7 Okt. 2025]. ↑
  7. Sekretariat Jenderal DPR RI (2025). Efisiensi Anggaran Lebih dari Rp300 Triliun Tidak Ganggu Program Prioritas untuk Rakyat. [online] DPR.go.id. Tersedia di:https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/58419/t/Efisiensi%2BAnggaran%2BLebih%2Bdari%2BRp300%2BTriliun%2BTidak%2BGanggu%2BProgram%2BPrioritas%2Buntuk%2BRakyat[Diakses 8 Okt. 2025]. ↑
  8. Fundrika, B.A. dan Yasir, M. (2025).DPR Tak Kena Pemotongan Anggaran: Manuver Prabowo Demi ‘Karpet Merah’ APBN?[online] suara.com. Tersedia di:https://liks.suara.com/read/2025/02/04/123248/dpr-tak-kena-pemotongan-anggaran[Diakses 8 Okt. 2025]. ↑
  9. Bramall, R. (2013). The Cultural Politics of Austerity: Past and Present in Austere Times. Springer. ↑
  10. Dabrowski, V. (2021). ‘Neoliberal feminism’: Legitimising the gendered moral project of austerity. The Sociological Review, [online] 69(1), pp.90–106. doi:https://doi.org/10.1177/0038026120938289. ↑
  11. ibid. ↑
  12. Karamessini, M. and Rubery, J. (2013). Women and austerity : the economic crisis and the future for gender equality. London: Routledge. ↑
  13. Karamessini, M. and Rubery, J. (2013). Women and austerity : the economic crisis and the future for gender equality. London: Routledge. ↑
  14. Dabrowski, V. (2021). ‘Neoliberal feminism’: Legitimising the gendered moral project of austerity. The Sociological Review, [online] 69(1), pp.90–106. doi:https://doi.org/10.1177/0038026120938289. ↑
  15. Abidin, C. (2016). Please subscribe!: influencers, social media, and the commodification of everyday life. [online] Available at: https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications/please-subscribe-influencers-social-media-and-the-commodification/fingerprints/. ↑
  16. Bramall, R. (2013). The Cultural Politics of Austerity: Past and Present in Austere Times. Springer. ↑
  17. Karamessini, M. and Rubery, J. (2013). Women and austerity : the economic crisis and the future for gender equality. London: Routledge. ↑
  18. Dabrowski, V. (2021). ‘Neoliberal feminism’: Legitimising the gendered moral project of austerity. The Sociological Review, [online] 69(1), pp.90–106. doi:https://doi.org/10.1177/0038026120938289. ↑