- 12/09/2025
- Category: Commentaries ID
Penulis: Artha Debora Silalahi & Suandi Silalahi
Editor: Bangkit Adhi Wiguna
Pendahuluan
Di tengah kemajuan pesat teknologi digital, hidup kita semakin bergantung pada dunia maya. Dari komunikasi, pekerjaan, hingga hiburan, semuanya terhubung lewat jaringan global yang canggih. Namun, di balik efisiensi dan kenyamanan itu, ada sisi gelap yang kian nyata: dampak ekologis dari infrastruktur digital yang nyaris tak terlihat. Setiap aktivitas digital menonton video, mengunggah konten, atau menyimpan data menyumbang konsumsi energi yang sangat besar. Pusat data global beroperasi tanpa henti, menguras listrik dan menghasilkan limbah elektronik dalam jumlah tak sedikit. Dunia digital ternyata bukan ruang hampa karbon, tapi justru salah satu penyumbang besar emisi yang memperparah krisis iklim (Murtiningsih, 2024).
Sayangnya, sebagian besar regulasi digital saat ini belum menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas. Fokus kebijakan masih berkutat pada perlindungan data pribadi dan keamanan siber, sementara dampak ekologis dari teknologi digital terus diabaikan. Padahal, karena sumbangan emisinya yang begitu besar, kebijakan teknologi digital seharusnya diperlakukan pula sebagai kebijakan lingkungan. Lebih dari sekadar alat bantu, teknologi digital kini menjadi “ruang hidup” baru bagi manusia. Keberadaan kita tak lagi hanya diukur lewat tindakan fisik, tetapi juga keterlibatan dalam dunia maya “aku klik maka aku ada” (Hardiman, 2021).
Hak Cipta dan Etika dalam Ekosistem Digital
Teknologi tidaklah netral. Ia membawa nilai, kekuasaan, dan dampak yang harus direspon secara etis. Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta menjadi tantangan besar. Di satu sisi, akses terbuka terhadap e-book digital mendorong demokratisasi pengetahuan. Namun di sisi lain, banyak penulis dan penerbit independen yang kehilangan pengakuan dan imbalan atas karya mereka. Ketimpangan ini memperlihatkan bagaimana arsitektur digital kerap mengorbankan kelompok rentan demi aksesibilitas yang tak selalu adil. Regulasi yang berpihak harus mampu menjawab: siapa yang dilindungi, siapa yang dirugikan? Perlindungan hak cipta seharusnya bukan sekadar perangkat hukum, tetapi juga refleksi dari martabat kerja kreatif dan distribusi nilai yang adil dalam sistem digital.
Regulasi yang Masih Terjebak pada Pendekatan Teknis
Kebijakan digital saat ini belum menyentuh lapisan etika dan keberlanjutan secara menyeluruh. Sebagian besar regulasi masih terjebak pada pendekatan formalistik dan teknokratis (Ruddin, 2023). Perlindungan data, misalnya, hampir tak pernah memperhitungkan jejak karbon dari server yang menyimpan data tersebut. Marshall McLuhan (1964) sejak lama mengingatkan bahwa teknologi bukan sekadar alat, tapi juga memperbarui cara manusia berinteraksi dengan dunia. Hari ini, manusia kian terisolasi di balik layar, semakin jauh dari relasi dengan tubuh, alam, dan sesama. Dalam konteks ini, transformasi digital tidak boleh hanya dinilai dari kecanggihannya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga hubungan ekologis dan sosial yang sehat (Val, 2024). James Moor (1985) bahkan menyatakan bahwa tantangan teknologi bukan semata legalitas formal, melainkan tuntutan untuk menciptakan cara berpikir etis baru. Kita perlu kerangka regulatif yang lebih reflektif, yang tidak hanya mengikuti kecepatan teknologi, tetapi juga menuntunnya ke arah yang benar (Silalahi, 2024).
Menuju Tata Kelola yang Adil, Reflektif, dan Berkelanjutan
Tata kelola digital yang ideal harus mampu menjawab tantangan zaman secara menyeluruh: efisien secara teknologi, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologis. Ini mencakup integrasi energi terbarukan dalam pusat data, desain perangkat digital yang dapat didaur ulang, dan transparansi dalam rantai pasok teknologi. Simbol hukum digital seperti sertifikasi privasi atau keamanan data perlu dimaknai lebih dari sekadar kepatuhan administratif. Ia seharusnya mencerminkan tanggung jawab kolektif dan nilai moral dalam penggunaan teknologi (Silalahi, 2024). Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menciptakan regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan perlindungan jangka panjang terhadap bumi dan umat manusia.
Menata Ulang Masa Depan Digital
Di era ini, setiap klik yang kita lakukan berdampak nyata pada dunia fisik. Jejak digital bukan sekadar data, melainkan juga jejak ekologis. Jika tata kelola digital terus dibiarkan hanya berorientasi pada kepentingan industri, maka kita bukan hanya akan menciptakan ketimpangan sosial baru, tetapi juga memperparah kerusakan lingkungan. Tata kelola digital yang berorientasi masa depan harus memadukan efisiensi dengan etika. Ia harus berpijak pada kesadaran lintas waktu menghormati warisan masa lalu, menjawab kebutuhan hari ini, dan melindungi hak-hak generasi mendatang untuk hidup di planet yang sehat dan adil. Pertanyaan penting yang harus terus diajukan bukan hanya: “Apakah teknologi bermanfaat?” tetapi juga: “Untuk siapa? Dan dengan konsekuensi ekologis apa?” Masa depan digital yang kita bangun hanya akan bermakna jika tidak mengorbankan bumi sebagai rumah bersama kita semua. Kini saatnya regulasi tidak hanya mengejar laju teknologi, tapi memimpinnya menuju arah yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Daftar Pustaka
Hardiman, F. Budi. (2021). Aku Klik Maka Aku Ada Manusia dalam Revolusi Digital. Yogyakarta: PT Kanisius.
Leiter, Brian. (2024). “Free Speech on the Internet.” Daedalus, Summer 2024, Vol. 153, No. 3, The Future of Free Speech (Summer 2024): pp. 91-104. https://www.jstor.org/stable/10.2307/48784943.
McLuhan, Herbert Marshall. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill.
Murtiningsih, Siti, et.al. (2024). “Challenges of using ChatGPT in Education: A Digital Pedagogy Analysis.” International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) Vol. 13, No. 5, October 2024, pp. 3466~3473. https://doi.org/10.11591/ijere.v13i5.29467.
Murtiningsih, Siti. (2021). Kajian Kritis atas Persoalan-Persoalan Metafisika Kontemporer. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
Piliang, Yasraf Amir. (2008). Multiplisitas dan Diferensi: Redefinisi Desain, Teknologi, dan Humanitas. Yogyakarta: Jalasutra.
Ruddin, Isra. (2023). “Evolusi Hukum Cybercrime dalam Perkembangan Hukum dalam Dunia Digital.” Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.53 No.1 (2023): 143-150. https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1522.
Silalahi, Artha Debora, et.al. (2024). “Navigating the Democratic Crisis: Indonesia’s Journey Through Political Ethics, Law, and Social Change.” Sapientia Humana Jurnal Sosial Humaniora Vol.4 No.2 (2024): 221-232. https://doi.org/10.26593/jsh.v4i02.8547.
Silalahi, Artha Debora. (2024). “Digital Human in Law Symbollicum: Memahami Hukum dan Simbol dalam Era Digital.” Brief Article Megashift Fisipol UGM.
Silalahi, Artha Debora. (2024). “Transparansi Kebijakan Akses Keadilan: Meninjau Tujuan dan Tantangan Penerapan E-Court System.” Brief Article Megashift Fisipol UGM.
Silalahi, Artha Debora. (2025). “Bahasa, Kekuasaan, dan Norma: Di Antara Triple Disruption dan Perebutan Makna.” Brief Article Megashift Fisipol UGM.
Sumarwan, Untung; Hidayat, Arief and ALW, Lita Tyesta (2023) “The Future of Freedom of Press in Indonesia After the Personal Data Protection Law Era,” Indonesia Law Review Vol. 13: No. 2, Article 5. https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol13/iss2/5.
Val, Jaym/Jaime del. (2024). “Ontohackers: Radical Movement Philosophy in the Age of Extinctions and Algorithms, Part I.” Radical Movement Philosophy and the Body Intelligence Revolution Punctum Books. Can be accessed through https://www.jstor.org/stable/jj.20626771.8.
Winanti, Poppy. S., dan Mas’udi, Wawan. (Eds.). (2023). Ilmu Sosial Politik Masa Depan:
Menjawab Megashift? Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
