- 24/07/2024
- Category: Siaran Pers
Yogyakarta, 18 Juli 2024 – Tren keterlibatan entertainer dalam politik tampaknya menjadi fenomena yang menjamur menjelang Pilkada 2024. Berawal dari Rano Karno yang terjun ke dunia politik, kini banyak artis, influencer, dan key opinion leaders (KOL) lainnya yang juga mencalonkan diri menjadi figur-figur politik, terutama pada masa pandemi COVID-19. Merespon polemik ini, CfDS dalam #Desus 14 bertajuk “Pilkada 2024: Suburnya Pragmatisme Politik” membahas mengenai perkembangan fenomena tersebut di Indonesia. Moh. Hafiz Noer (Head of Research CfDS) menjadi pembicara pada kesempatan kali ini, dengan dimoderatori oleh Iradat Wirid (Deputy Secretary Executive CfDS). Diskusi ini dapat disaksikan melalui pranala berikut https://www.youtube.com/live/EPI5SnEDmj4
Fenomena Artis Masuk DuniaPolitik
Dalam Pilkada 2024, Hafiz melihat tren terkait bagaimana beberapa influencer dan komika yang mencalonkan diri mereka di kursi politik. Namun, tren ini tidak relevan dengan kapabilitas yang dimiliki para figur tersebut. Pasalnya, banyak dari mereka yang tidak mencalonkan diri di daerah asal masing-masing. Hal ini tentunya menciptakan preseden buruk bagi politik Indonesia, karena dapat menunjukan kelemahan sistem kaderisasi dalam partai politik. “Partai politik kerap memilih artis atau influencer guna mendulang suara dengan cepat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa para artis hanya digunakan sebagai “vote-getter” semata,” terang Hafiz..
Hafiz menegaskan bahwa partai politik di Indonesia cenderung bersifat pragmatis dan catch-all, yang berarti banyak dari partai politik yang menghalalkan segala cara dalam pengkaderan internal mereka. Partai-partai ini tidak memiliki segmentasi masyarakat yang spesifik untuk dituju. Mereka berusaha untuk menarik dukungan dari berbagai kelompok masyarakat tanpa memperdulikan ideologi atau basis konstituen yang jelas. Meskipun demikian, masih ada beberapa partai yang tetap menjalankan kaderisasi internal dengan baik, meskipun proses ini tidak selalu cukup untuk menarik dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, banyak dari partai politik yang seringkali menjadikan artis sebagai “booster” tambahan untuk menarik suara.
Pragmatisme Politik dan Solusinya
Media sosial berperan signifikan dalam membentuk opini publik mengenai public figure yang terjun ke dunia politik. Media sosial pun sangat berpengaruh dalam mengarahkan diskursus pencalonan influencer tertentu. Masyarakat seringkali menilai calon-calon tokoh politik berdasarkan bagaimana penyajian informasi mengenai kehidupan mereka, baik melalui caption maupun konten yang disajikan. Media sosial tentunya dapat membentuk sentimen publik, baik positif maupun negatif, terhadap calon tertentu. Namun, masyarakat haruslah lebih kritis lagi dalam mengonsumsi informasi dari media sosial untuk memahami bias yang ditimbulkan dalam pemberitaan.
Hafiz juga menjelaskan untuk mengatasi pragmatisme dalam politik. Partai politik haruslah fokus pada kaderisasi internal dan pendidikan politik. Mereka harus menghindari jalan pintas untuk mendulang suara melalui popularitas. “Masyarakat sipil harus bersikap kritis terhadap pencalonan influencer tertentu. Perlu diingat, bahwa pendidikan tinggi tidak selalu menjamin kritisisme terhadap isu politik. Masyarakat perlu memeriksa latar belakang, rekam jejak, dan kapabilitas calon sebelum memberikan suara. Dengan demikian kita dapat mengatasi pragmatism politik dengan pemilihan calon pemimpin yang paling kompeten”, tutur Hafiz mengakhiri diskusinya.
Penulis: Muhammad Alfasya Syabil Sholatar
Penyunting: Allysa Putri Rendry
