- 24/12/2022
- Category: Commentaries ID
Penulis: Dhalia Ndaru Herlusiatri Rahayu
Editor: M Perdana Karim
Pengantar: Implementasi Program e-Government Indonesia Saat Ini dan Tujuan ke Depan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya[i]. Penyelenggaraan SPBE sendiri sebenarnya ingin mewujudkan pelayanan publik yang terpadu dengan data yang terintegrasi untuk keseluruhan data masyarakat di Indonesia. Dengan demikian diharapkan masyarakat tidak memiliki kebingungan ketika membutuhkan pelayanan publik serta alur dalam mendapatkan pelayanan tersebut tidak simpang siur.
SPBE dibuat sebagai bagian dari transformasi digital di pemerintahan. Pun program ini telah mendapatkan arahan langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai program prioritas[ii]. Namun, pelaksanaan pelaksanaan SPBE tak selalu mulus karena berbagai faktor yang memengaruhi lambatnya laju implementasi tersebut. Dilansir dari presentasi Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP, Ph.D pada acara Digital Expert Talks #13 yang diselenggarakan oleh Center for Digital Society (CfDS) FISIPOL UGM, Kamis, 21 Juli 2022 silam, terdapat beberapa faktor yang diduga menghambat perkembangan implementasi SPBE[iii]. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) kebijakan pemerintah yang kurang mendukung; 2) pelaksanaan yang kurang terpadu; 3) kurangnya skema pelatihan dan staf yang berkualitas; 4) kurangnya upaya manajemen perubahan; 5) kurangnya integrasi data; 6) kurangnya dana untuk pelaksanaan e-government; 7) kurangnya standar infrastruktur TIK; 8) kurangnya keamanan informasi dan TIK sebagai dampak dari kurangnya dana untuk upaya pelaksanaan e-government; 9) tidak adanya posisi CIO maupun CDO di level pemerintah, serta; 10) distribusi pengembangan e-government maupun internet di Indonesia dinilai belum merata.
Faktor penghambat ini kemudian menghambat kita untuk segera sepenuhnya menjalankan konsep smart city di Indonesia, sebuah konsep tata kota yang menggunakan teknologi digital untuk menjalankan roda kehidupan secara lebih efisien, di mana instrumen yang diperlukan dalam kota tersebut saling berhubungan dan berfungsi cerdas[iv]. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa smart city merupakan konsep yang mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam tata kelola sebuah kota, maka konsep ini harus didukung dengan adanya infrastruktur yang baik secara fisik, IT, sosial, hingga bisnis.
Namun, jauh sebelum semua konsep itu ingin dicapai, kita harus menyadari bahwa kondisi Indonesia untuk saat ini masih perlu banyak pembenahan. Tidak hanya persoalan infrastruktur yang perlu banyak dibenahi, kita juga harus menyadari bahwa tantangan yang mengintai yaitu mengenai keamanan data dan potensi serangan kriminal siber. Sistem pemerintahan merupakan sasaran yang cukup riskan akan serangan siber seperti serangan ransomware sampai kebocoran data[v].
Tantangan Implementasi SPBE di Indonesia
Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pembenahan dari dasar diperlukan supaya rencana untuk mencapai tujuan smart city dapat berjalan dengan lancar. Ada dua faktor mendasar yang idealnya telah dibuat secara kokoh sebelum implementasi SPBE berjalan, yaitu poin keamanan siber dan isu kontekstual seperti geografis, demografis, dan sosial. Sayangnya, menurut hemat penulis, dua hal ini masih menjadi tantangan implementasi, bukan lagi menjadi landasan. Sehingga ketika memaksakan SPBE itu diimplementasikan, ada potensi kecolongan selama proses tersebut berjalan.
Isu pertama, mengenai keamanan siber, masih harus mendapatkan pembenahan di sana-sini. Laporan terbaru dari National Cyber Security Index atau NCSI menunjukkan peringkat Indonesia di angka 6 dari 10 negara Asia Tenggara dan urutan ke 83 dari 160 negara secara global[vi]. Angka ini belum dapat dikatakan sebagai pencapaian karena kita masih memiliki banyak tugas untuk pembenahan tersebut, seperti dari faktor jaringan dan infrastruktur yang terbilang usang dan tidak mampu mengakomodasi cara kerja orang di setting modern seperti sekarang. Permasalahan terkait keamanan siber menjadi landasan fundamental sebagaimana kebutuhan security manusia dalam piramida kebutuhan Abraham Maslow. Ketika kita menjalankan sistem pemerintahan dalam kondisi kebutuhan dasar sistem keamanan kita tidak secure, menjadi cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih tinggi. Pun ketika kita melompati kebutuhan paling dasar supaya kebutuhan pada tingkatan hirarki atas terpenuhi, pondasi kita tidak kokoh dan tentunya menyebabkan permasalahan yang bersayap dan memengaruhi tingkat kebutuhan lainnya.
Tantangan lain yang menurut penulis juga tidak boleh diabaikan adalah bagaimana kita mempersiapkan implementasi sistem pemerintahan ini pada kondisi yang berbeda-beda bahkan di dalam wilayah NKRI sendiri. Seperti kita tahu bahwa kondisi geografis untuk seluruh wilayah Indonesia tidak sama, begitu pula dengan catatan demografi dan kondisi sosial mauapun budaya di masyarakat. Isu kondisi geografis, demografis, dan sosial menjadi kebutuhan yang sama fundamentalnya seperti isu keamanan siber. Ada banyak instansi pemerintahan di dalamnya yang berjalan dengan caranya masing-masing. Pemerintah pusat sebaiknya tidak mengabaikan kondisi ini dan harus mendukung pemerataan supaya transformasi digital yang diimpikan bisa berjalan bersamaan untuk seluruh wilayah Indonesia.
Meski tantangan ini datang dari level paling dasar, penulis melihat bahwa implementasi SPBE tidak berhenti maupun mengambil jeda dan memperbaiki kebutuhan terbawahnya. Sebaliknya, implementasi SPBE tetap berjalan sembari mengatasi tantangan yang sebenarnya hadir dari dalam sistem itu sendiri. Langkah ini sebenarnya kurang efektif karena selama pondasi dasar seperti isu keamanan siber dan faktor infrastruktur tidak segera ditangani, akan terus ada celah bagi potensi isu lain selama proses implementasi berlangsung.
Perlunya Peran Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi SPBE Menuju Transformasi Multi-Dimensi
Untuk mencapai konsep pemerintahan berbasis elektronik secara keseluruhan maupun mewujudkan konsep smart city yang diidam-idamkan, baik pemerintah maupun masyarakat harus sadar bahwa tujuan ini merupakan tujuan bersama yang harus diusahakan bersama pula. Kerja sama antara pemerintah dengan berbagai stakeholder harus saling bersinergi supaya masing-masing fokus pada tugasnya serta tetap terarah pada tujuan tercapainya transformasi digital.
Misalnya dari pihak pemerintah, salah satunya kita dapat melihat dari usaha Kementerian Kominfo untuk mendukung dan mendorong pengembangan transformasi digital, yaitu pengembangan pada infrastruktur dan aplikasi[vii]. Pengembangan infrastruktur terdiri atas pengembangan ke Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Sementara itu pengembangan aplikasi terdiri atas rencana pembuatan konsep Super App yang mengintegrasikan layanan publik supaya menjadi ‘satu pintu’ atau terpadu. Tak hanya mengembangkan infrastruktur dan aplikasi, Kominfo juga menyiapkan aspek pendukung lain yang menjadi krusial, yaitu aspek manusia, proses, dan teknologi. Sebagai contoh, peningkatan infrastruktur digital dengan pengembangan akses internet seluruh wilayah NKRI, kerja sama dengan BSSN dalam penyelenggaraan SPBE nasional, meningkatkan awareness SDM untuk mengurangi faktor human error, dan mengadakan program literasi digital.
Tak hanya pemerintah punya peranan penting di sini. Stakeholder lain yang penulis nilai penting untuk memastikan implementasi SPBE berjalan dengan lancar misalnya dari Google sebagai perusahaan mesin pencari di internet terbesar. Google sendiri tidak hanya memiliki satu produk sebagai mesin pencari namun juga menyediakan fasilitas cloud yang dapat dimanfaatkan. Produk lain yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah Security and Resilience Framework (SRF) yang dapat meminimalkan potensi maupun dampak kejahatan siber[viii].
Penutup
Menurut pemahaman penulis dan berdasarkan pencarian informasi yang dilakukan, implementasi SPBE di Indonesia untuk skala nasional dapat dikatakan masih terlalu dini atau terburu-buru. Kita masih memiliki tugas untuk mengatasi masalah fundamental seperti isu keamanan siber dan ketimpangan infrastruktur antara daerah pusat pemerintahan nasional dan wilayah di luar itu. Meski implementasi ini berjalan bersamaan dengan penanganan isu-isu mendasar, penulis berpendapat bahwa keputusan tersebut hanya akan menghasilkan solusi tambal-sulam dan kurang preventif terhadap ancaman di masa depan. Namun demikian, penulis tetap mengapresiasi keputusan pemerintah untuk berusaha menghadirkan inovasi terutama dalam pelayanan publik dengan berusaha menghadirkan sistem yang terpadu.
[i] Administrator. 2022. Apa itu SPBE di Pemerintahan? [online] Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. https://diskominfo.kedirikab.go.id/baca/apa-itu-spbe-di-pemerintahan#:~:text=SPBE%20merupakan%20singkatan%20dari%20Sistem,memberikan%20layanan%20kepada%20Pengguna%20SPBE. Diakses pada 10 Agustus 2022
[ii] Author. 2021. Jamin Pelaksanaan Transformasi Digital Terintegrasi, Pemerintah Susun Perpres Arsitektur SPBE. [online] Kementerian PANRB. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/jamin-pelaksanaan-transformasi-digital-terintegrasi-pemerintah-susun-perpres-arsitektur-spbe Diakses pada 10 Agustus 2022
[iii] https://www.youtube.com/watch?v=x_r4AjTJkVg Diakses pada 10 Agustus 2022
[iv] Author. n.d. Kota Cerdas. [online] Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. http://sim.ciptakarya.pu.go.id/kotabaru/site/konsepkotabaru/21a Diakses pada 10 Agustus 2022
[v] Burhan, F. A. 2021. Awas! SIstem Pemerintahan dan Kesehatan Jadi Incaran Serangan Siber 2022. [online] KataData. https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61c69e3627098/awas-sistem-pemerintah-dan-kesehatan-jadi-incaran-serangan-siber-2022 Diakses pada 11 Agustus 2022
[vi] Arradian, D. 2022. Miris, Kualitas Keamanan Siber Indonesia Urutan 83 dari 160 Negara. [online] SindoNews. https://tekno.sindonews.com/read/792483/207/miris-kualitas-keamanan-siber-indonesia-urutan-83-dari-160-negara-1654689994#:~:text=Laporan%20terbaru%20National%20Cyber%20Security,dari%20160%20negara%20secara%20global. Diakses pada 11 Agustus 2022.
[vii] https://www.youtube.com/watch?v=x_r4AjTJkVg Diakses pada 10 Agustus 2022
[viii] ibid
