- 10/11/2022
- Categories: Orange Knowledge Program ID, Siaran Pers
Transformasi digital dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) masih menjadi angan yang harus segera direalisasikan sepenuhnya oleh sektor pemerintahan di Indonesia. Diskusi mengenai implementasi konsep e-government, keamanan siber (cyber security), dan kesiapan infrastruktur perlu ditopang secara optimal oleh seluruh stakeholder. Menjelang rangkaian acara “OKP Cybersecurity Guest Lecture Series”, CfDS bersama dengan Dr. Oskar Josef Gstrein (Assistant Professor at the Department of Governance and Innovation of Campus Fryslân) mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ikut membahas tentang laju perkembangan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia di tingkat daerah.
Kunjungan yang dilakukan pada Jumat (28/10) tersebut telah mendiskusikan sejauh mana pemerintah Indonesia, khususnya di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah mengadopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pihak Diskominfo DIY mengaku bahwa konsep SPBE sudah diterapkan dalam ekosistem pemerintahannya, tetapi belum berjalan secara maksimal.
“Penerapan yang belum prima disebabkan karena masih digunakannya pihak ketiga (third party) dalam mendigitalisasi sistem pemerintahan kami. Hal ini membuat kami tidak memiliki kontrol yang penuh dalam pendayagunaan serta pengoperasian sistem,” ungkap Dr. Sayuri Egaravanda, S.Kom, M.Eng selaku Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian.
Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang dimiliki Indonesia dalam mengimplementasikan SPBE belum sepenuhnya memadai sehingga perlunya pihak lain untuk proses pengoperasiannya. Menanggapi hal tersebut, Dr. Oskar Josef Gstrein memperkaya sesi diskusi dengan memberitahu apa saja aspek-aspek penting yang diperlukan untuk merelisasikan SPBE di Indonesia, mencakup pentingnya keamanan siber, perlindungan data pengguna, dan standarisasi infrastruktur.
Kunjungan yang dilakukan merupakan bentuk kerjasama kolaborasi antara CfDS, Orange Knowledge Program (OKP), dan Diskominfo dalam mendukung penerapan e-government di Indonesia. Orange Knowledge Program merupakan program pengembangan di tingkat global yang berada dibawah naungan pemerintah Belanda. Tujuan OKP berorientasi pada pemberian edukasi serta pemberdayaan individu, kelompok, ataupun komunitas di masyarakat. Dalam hal ini, CfDS dengan Campus Fryslân, melalui instrumen TMT+ program, selama dua tahun telah rutin mengangkat topik seputar isu digital yang sedang berkembang di masyarakat, seperti cybersecurity dan digital society.
Tentang CfDS – Orange Knowledge Program (OKP)
Selama dua tahun terakhir, CfDS dengan Campus Fryslân telah berkolaborasi bersama dalam mengembangkan Orange Knowledge Program (OKP). Tujuan dari OKP ini berorientasi pada pemberian edukasi serta pemberdayaan individu, kelompok, ataupun komunitas di masyarakat. Dalam hal ini, CfDS dengan Campus Fryslân, melalui instrumen TMT+ program, telah rutin mengangkat topik seputar isu digital yang sedang berkembang di masyarakat, seperti cybersecurity dan digital society.
Penulis: I Komang Restu Adi M. Surta
Editor: Firya Q. Abisono
