Ilusi Kebebasan Digital: Kasus Spyware Pegasus

Selama bertahun-tahun, diskursus mengenai kebebasan di ranah digital telah menguat. Mulai dari perlindungan data hingga spionase siber, diskursus ini cukup beragam. Namun, satu hal yang menonjol adalah bagaimana pemerintah – atau aktor terkait pemerintah – memonitor kegiatan digital dari warga negaranya, yang seringkali dilakukan tanpa konsen maupun kesesuaian dengan koridor hukum. Kasus terbaru spionase digital yang dilakukan oleh aktor pemerintah adalah Pegasus Spyware. NSO Group yang merupakan pembuat dari spyware ini mengatakan bahwa Pegasus dijual ke klien pemerintah  dengan niat untuk mengumpulkan data dari perangkat seluler individu-individu spesifik yang dianggap memiliki keterkaitan dengan tindakan terorisme ataupun kriminal serius. Namun, sebuah investigasi jurnalisme internasional telah mengungkap bahwa spyware tersebut telah disalahgunakan. Berdasarkan bocoran informasi yang diterima oleh Forbidden Stories, lebih dari 50.000 nomor telepon telah menjadi target dari Pegasus, yang mana nomor-nomor tersebut dimiliki oleh aktivis, politikus oposisi, jurnalis, pengacara, ataupun disiden^[1]. Bocoran ini membuktikan bahwa gagasan kebebasan digital merupakan sesuatu yang masih belum bisa dicapai. Di dalam artikel ini, penulis akan berargumen bahwa penggunaan spyware dalam bentuk apapun secara terus menerus akan membahayakan gagasan kebebasan digital, dan perlu adanya suatu rezim internasional yang meregulasi penggunaan dan proliferasi dari spyware untuk melindungi kebebasan di ranah digital.

Kebebasan digital merupakan bagian dari sebuah konsep yang dinamakan kebebasan internet. Sejauh ini, belum ada definisi universal mengenai kebebasan internet. Konsep ini sendiri merupakan amalgamasi dari konsep-konsep lain, seperti hak-hak digital, kebebasan untuk memperoleh informasi, dan net neutrality. Dalam artikel ini, kebebasan digital dan kebebasan internet yang dibahas lebih terkait dengan hak-hak digital, yang memuat hak-hak asasi manusia di ranah siber^[2]. Pada kasus spyware Pegasus ataupun metode pengintaian siber lainnya, diskursus yang berkembang lebih cenderung condong ke arah hak-hak, seperti kebebasan berpendapat dan hak atas privasi. Spyware Pegasus sendiri bekerja dengan cara mengeksploitasi kerawanan di dalam perangkat seluler, dengan tujuan untuk mengambil alih kendali secara penuh atas sistem operasi perangkat tersebut. Dengan dikendalikannya sistem operasi perangkat, pelaku dapat mematikan fitur-fitur keamanan perangkat dan memasukkan perangkat lunak lain yang dapat memberikan remote access bagi pelaku^[3]. Tujuan umum dari pelaku sendiri adalah mengintai, menyensor oposisi dan disiden, mengawasi komunikasi pribadi, dan mengkriminalisasi pengungkapan pendapat dan opini oleh pengguna^[4]. Kemudian, negara biasanya mencoba untuk membenarkan aksi tersebut dengan justifikasi keamanan nasional atau keselamatan publik. Bahkan, beberapa negara memiliki payung hukum untuk memperkuat klaimnya tersebut. Dalam hal ini, aktor negara yang biasa menggunakan spyware memang rezim otoriter atau non-demokratis, namun rezim demokrasi liberal juga memiliki andil dalam melanggengkan hal ini. Contohnya dapat dilihat ketika perusahaan-perusahaan yang berbasis di Kanada, Perancis, dan Amerika Serikat menjadi penyedia spyware ke rezim-rezim di seluruh dunia^[5]tanpa campur tangan terkait pemanfaatannya nantinya. Jika hal ini terus berlanjut, maka kebebasan di ranah digital maupun siber hanya akan menjadi sebuah ilusi.

Sejauh ini, masih belum ada rezim internasional untuk mengatur spyware. Padahal, adanya rezim internasional diharapkan mampu membuat negara maupun aktor-aktor lainnya untuk bertindak sesuai dengan seperangkat ekspektasi, standar, dan perilaku yang ada^[6]. Berdasarkan laporan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kebebasan berpendapat, negara-negara harus memberlakukan sebuah moratorium internasional mengenai ekspor, penjualan, transfer, dan penggunaan spyware buatan swasta sampai adanya peraturan internasional yang berlaku^[7]. Baru-baru ini, Amnesty Internasional juga memberikan pernyataan senada mengenai perlunya moratorium internasional untuk spyware^[8]. Namun perlu diakui bahwa penciptaan suatu rezim internasional sangat sulit, terutama ketika ada perbedaan kepentingan yang tajam antar aktor. Saran untuk dibentuknya moratorium global tidak akan berjalan jika para aktor memutuskan bahwa isu ini bukanlah suatu prioritas, seperti yang terjadi pada UN Cybersecurity Open-Ended Working Group (OEWG) 2021. Meski OEWG 2021 sendiri dianggap sebagai sebuah kesuksesan dalam mengangkat isu keamanan siber sebagai suatu isu yang didiskusikan oleh seluruh anggota PBB^[9], OEWG 2021 masih membahas keamanan siber sebagai isu antar negara, dan bukan sebagai sebuah isu yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan privasi digital warga negara.

Dapat disimpulkan bahwa isu mengenai kebebasan digital telah meningkat selama bertahun-tahun, termasuk isu mengenai pengintaian digital warga negara oleh pemerintah. Pengungkapan kasus Pegasus baru-baru ini dan skandal spyware lainnya dapat memantik kemarahan publik terhadap praktek-praktek spyware yang dilakukan oleh pemerintah terlibat, dan di saat yang bersamaan juga memaksa pemerintah di negara-negara demokrasi liberal untuk mendorong isu kebebasan dan privasi di ranah digital menjadi suatu isu yang harus dibahas dan ditangani di tingkat internasional. Namun, perlu diingat bahwa skandal spyware Pegasus hanyalah satu contoh dari sejumlah praktek-praktek yang dapat memonitor dan mengendalikan perangkat tertarget. Tidak adanya sebuah rezim internasional yang menangani isu ini juga semakin menimbulkan kekhawatiran: untuk mengatasi isu ini secara jangka panjang, diskusi mengenai isu ini perlu melampaui masalah siber antar negara, seperti yang dilakukan pada saat OEWG 2021, dan mulai bicara hak individu. Selebihnya, aktor pemerintah yang terlibat harus mengevaluasi praktek-praktek mereka, sedangkan demokrasi liberal dapat mendorong isu kebebasan dan privasi siber agar dibahas di tingkat internasional. Pembahasan ini dapat berupa pembahasan di tingkat PBB, sehingga sebuah rezim internasional dapat tercipta, dan negara maupun aktor lain pada akhirnya harus bertindak berdasarkan suatu rangkaian ekspektasi, standar, dan perilaku yang berlaku.

Penulis: Maula Mohamad Haykal
Penyunting: Heidira Witri Hadayani

Daftar Pustaka

Alais, O. (2020). Internet Freedom: Fighting Back Against Digital Authoritarianism [online]. Georgetown Journal of International Affairs. Available at: https://gjia.georgetown.edu/2020/07/24/internet-freedom-fighting-digital-authoritarianism/ (Accessed 24 July 2021).

Aljazeera (2021). Amnesty seeks moratorium on surveillance technology [online]. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2021/7/24/amnesty-urges-moratorium-on-pegasus-surveillance-technology#:~:text=The%20rights%20group%20warns%20of,industry%20on%20human%20rights%20worldwide’.&text=In%20a%20Friday%20statement%2C%20the,industry%20on%20human%20rights%20worldwide%E2%80%9D. (Accessed 25 July 2021).

Bradford, A. (2007). Regime Theory [online]. Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Available at: https://scholarship.law.columbia.edu/faculty-scholarship/1970 (Accessed 25 July 2021).

Feldstein, S. (2021). Governments Are Using Spyware on Citizens. Can They Be Stopped? [online]. Carnegie Endowment for International Peace. Available at: https://carnegieendowment.org/2021/07/21/governments-are-using-spyware-on-citizens.-can-they-be-stopped-pub-85019 (Accessed 25 July 2021).

Forbidden Stories (2021). About The Pegasus Project [online]. Available at: https://forbiddenstories.org/about-the-pegasus-project/ (Accessed 24 July 2021).

Gold, J. (2021). Unexpectedly, All UN Countries Agreed on a Cybersecurity Report. So What? [online]. Council on Foreign Relations. Available at: https://www.cfr.org/blog/unexpectedly-all-un-countries-agreed-cybersecurity-report-so-what#:~:text=Cyberspace%20Policy%20Program-,Unexpectedly%2C%20All%20UN%20Countries%20Agreed%20on%20a%20Cybersecurity%20Report.,malicious%20state%20behavior%20in%20cyberspace.v (Accessed 25 July 2021)

Haskell-Dowland, P. and Musotto, R. (2021). How does the Pegasus spyware work, and is my phone at risk? [online]. The Conversation. Available at: https://theconversation.com/how-does-the-pegasus-spyware-work-and-is-my-phone-at-risk-164781 (25 July 2021).

Miles, T. (2019). U.N. surveillance expert urges global moratorium on sale of spyware [online]. Reuters. Available at: https://www.reuters.com/article/us-socialmedia-un-spyware-idUSKCN1TJ2DV (Accessed 25 July 2021).

Pavlopa, P. (2021). Human Rights Defenders in Cyberspace: A Litmus Test for Cybersecurity [online]. Global Policy. Available at: https://www.globalpolicyjournal.com/blog/11/05/2021/human-rights-defenders-cyberspace-litmus-test-cybersecurity (Accessed 25 July 2021).

^[1] Forbidden Stories (2021). About The Pegasus Project [online]. Available at: https://forbiddenstories.org/about-the-pegasus-project/ (Accessed 24 July 2021).

^[2] Alais, O. (2020). Internet Freedom: Fighting Back Against Digital Authoritarianism [online]. Georgetown Journal of International Affairs. Available at: https://gjia.georgetown.edu/2020/07/24/internet-freedom-fighting-digital-authoritarianism/ (Accessed 24 July 2021).

^[3] Haskell-Dowland, P. and Musotto, R. (2021). How does the Pegasus spyware work, and is my phone at risk? [online]. The Conversation. Available at: https://theconversation.com/how-does-the-pegasus-spyware-work-and-is-my-phone-at-risk-164781 (25 July 2021).

^[4] Pavlopa, P. (2021). Human Rights Defenders in Cyberspace: A Litmus Test for Cybersecurity [online]. Global Policy. Available at: https://www.globalpolicyjournal.com/blog/11/05/2021/human-rights-defenders-cyberspace-litmus-test-cybersecurity (Accessed 25 July 2021).

^[5] Feldstein, S. (2021). Governments Are Using Spyware on Citizens. Can They Be Stopped? [online]. Carnegie Endowment for International Peace. Available at: https://carnegieendowment.org/2021/07/21/governments-are-using-spyware-on-citizens.-can-they-be-stopped-pub-85019 (Accessed 25 July 2021).

^[6] Bradford, A. (2007). Regime Theory [online]. Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Available at: https://scholarship.law.columbia.edu/faculty-scholarship/1970 (Acce

\\]\ssed 25 July 2021).

^[7] Miles, T. (2019). U.N. surveillance expert urges global moratorium on sale of spyware [online]. Reuters. Available at: https://www.reuters.com/article/us-socialmedia-un-spyware-idUSKCN1TJ2DV (Accessed 25 July 2021).

^[8] Miles, T. (2019). U.N. surveillance expert urges global moratorium on sale of spyware [online]. Reuters. Available at: https://www.reuters.com/article/us-socialmedia-un-spyware-idUSKCN1TJ2DV (Accessed 25 July 2021).

^[9] Aljazeera (2021). Amnesty seeks moratorium on surveillance technology [online]. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2021/7/24/amnesty-urges-moratorium-on-pegasus-surveillance-technology#:~:text=The%20rights%20group%20warns%20of,industry%20on%20human%20rights%20worldwide’.&text=In%20a%20Friday%20statement%2C%20the,industry%20on%20human%20rights%20worldwide%E2%80%9D. (Accessed 25 July 2021).