- 25/11/2025
- Category: Press Release
Jakarta, 19 November 2025 – Center for Digital Society (CfDS) UGM bersama Hewlett-Packard (HP) Indonesia menggelar diskusi bertajuk “Integrasi Endpoint Security: Memperkuat Tata Kelola Keamanan Digital di Era Kerja Fleksibel” pada Rabu (19/11) di Artotel Gelora Senayan, Jakarta. Acara ini menyoroti risiko keamanan siber yang muncul akibat penerapan Flexible Work Arrangements (FWA) dalam sektor publik setelah terbitnya PermenPAN-RB No. 4/2025. Sebab, model kerja fleksibel telah membuka celah serangan siber melalui perangkat bekerja di luar jaringan aman instansi, termasuk melalui jaringan publik/rumah dan aplikasi pihak ketiga.
Juliana Cen, President Director dari HP Indonesia, membuka diskusi dengan menyoroti bahwa perlindungan endpoint bukan hanya sebatas pertimbangan teknis, melainkan sebuah landasan untuk kepercayaan publik dalam tata kelola digital. Bagi HP, hal ini berarti memberdayakan individu dan organisasi untuk berkembang dalam era hybrid yang didorong oleh kecerdasan artifisial (AI), di mana keamanan, keberlanjutan, kesejahteraan dan kolaborasi menjadi kunci. “Mode kerja fleksibel telah mengubah cara kita beroperasi dan memperluas lanskap risiko siber. Oleh karena itu, endpoint security yang kuat diperlukan untuk memastikan transformasi digital tetap aman, efektif, dan terpercaya oleh publik. Di HP, kami mengadopsi pendekatan holistik–menyatukan orang-orang kami, ahli, dan publik untuk membantu organisasi membangun cara kerja yang aman, lancar, dan tangguh di dunia yang semakin didorong AI,” ujar Juliana.
Peneliti CfDS, Ayom Mratita Purbandani, kemudian memaparkan temuan kajian yang menegaskan bahwa keamanan dalam pola kerja fleksibel menuntut perubahan paradigma menuju pendekatan zero trust. “Kerangka regulasi keamanan SPBE masih dibangun di atas paradigma work from office. Akibatnya, perlindungan pada tingkat endpoint belum sepenuhnya tercakup secara eksplisit,” tegas Ayom.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alexander Sabar, dalam keynote speech-nya menegaskan komitmen pemerintah memperkuat tata kelola keamanan siber yang lebih preventif dan adaptif. “Prioritas Pemerintah Indonesia dalam menyikapi dinamika keamanan siber adalah dengan memperkuat kebijakan keamanan siber pada level nasional dan antar lembaga, membentuk tim tangkap siber, infrastruktur (digital), dan SDM,” jelas Alexander.
Acara pun dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan Pandu Kartika Putra, Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Bidang Transformasi Digital, Pelle Aardewerk, HP Global Cybersecurity Advisor, Chaerany Putri, Wakil Kepala Badan Ekosistem Digital – Bidang Digital Trust Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), serta dimoderatori oleh Hafiz Noer, Head of Research CfDS UGM.
Dalam diskusi panel ini, Pandu menjelaskan tantangan dan realita sinkronisasi antara kebijakan FWA dan kebijakan keamanan siber di instansi pemerintah. “Setiap Kementerian/Lembaga memiliki tipe dan karakteristik kerja yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak bisa memukul rata dengan peraturan Flexible Working Arrangement yang sama, dan hanya prinsip-prinsipnya saja yang bisa ditata,” terang Pandu.
Pelle menyambung diskusi dengan menerangkan prinsip keamanan endpoint dan praktik-praktiknya di negara lain. “Membeli teknologi endpoint adalah keputusan keamanan. Ketika kita mengadakan [barang], kita jangan hanya memilih berdasarkan harga yang murah, tetapi juga harus mempertimbangkan arsitektur desain yang menjamin keamanan,” tegas Pelle.
Putri memperkaya diskusi dengan berbagi perspektif industri dalam keamanan endpoint dalam konteks FWA. “Asosiasi Industri perlu dilibatkan dalam proses pembuatan payung regulasi, bukan hanya dalam bentuk FGD atau kebijakan publik, tapi juga menyerap apa yang dibutuhkan industri agar tercipta opsi dan inovasi,” tambah Putri.
Melalui diskusi ini, CfDS UGM dan HP Indonesia menegaskan perlunya integrasi keamanan endpoint dan prinsip zero trust dalam desain FWA sebagai fondasi tata kelola keamanan siber. Hal ini penting untuk menjaga integritas data negara, melindungi layanan publik, dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap agenda reformasi digital Indonesia.
Penulis: Dhivana Anarchia Ria Lay
Penyunting: Syaifa Tania
