- 27/05/2024
- Category: Commentaries ID
Penulis: Timothy Pieter Christian Siahaan
Editor: M Perdana Karim
Dua bulan berlalu sejak pemilu dan masyarakat telah menentukan keputusannya. Penghitungan suara juga telah usai, tetapi publik masih terus memperdebatkan siapa yang seharusnya terpilih – jika tidak mau dianggap kecewa dengan hasil saat ini – sebagai pemimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan.
Setiap kandidat adalah pemimpin yang baik dengan caranya masing-masing. Mereka adalah arsitek yang menghubungkan visi tersebut dengan kehidupan sehari-hari para pemilih. Kehadiran para kandidat di ranah digital menunjukkan adanya upaya untuk memberdayakan dan memproyeksikan perubahan secara langsung kepada masyarakat.
Pada titik paling efektif, dialog antara masyarakat dan calon pemimpin diyakini dapat memicu perubahan institusional.
Dalam penelitian saya[1] tentang advokasi dan kebijakan publik, saya mengamati sikap masyarakat di tengah sebuah masalah. Sebagian besar membahas fenomena Klitih dan beberapa persoalan lain, seperti pencabutan rancangan undang-undang musik[2].
Penelitian saya menunjukkan bahwa kurangnya kerangka kelembagaan formal yang menawarkan ruang untuk mediasi menjadi alasan masyarakat berbondong-bondong menggunakan media digital untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah. Dalam situasi yang paling buruk, perdebatan tentang cara menyelesaikan permasalahan sosial terjerat dalam manipulasi persepsi yang bersifat episodik dan tidak terkendali secara emosional.
Dalam konteks pemilu, salah satu cara untuk memanfaatkan fenomena ini adalah dengan menyederhanakan taktik kampanye di media sosial.
Terkadang, persepsi lebih penting dari sekedar niat.
Salah satu fokus penelitian saya adalah sikap kepemimpinan dalam kondisi krisis. Dengan nada yang sama, para pemimpin dapat mengadopsi pendekatan transformasional atau transaksional ketika berkampanye.
Pemimpin dengan selera transformasionalis cenderung menyasar pada minat masyarakat dalam upaya mengubah keyakinan, asumsi, dan perilaku mereka dengan menekankan pentingnya kesadaran kolektif[3]. Idealnya, gaya seperti ini mendorong pemilih untuk melihat lebih jauh ketimbang kepentingannya sendiri demi mencapai tujuan bersama. Dialog, kemudian, digunakan untuk meningkatkan kesesuaian dengan pemilih.
Pada kenyataannya, dialog mempunyai biaya ‘operasional’ yang tinggi, seperti waktu, hambatan untuk berpartisipasi, dan memerlukan rentang perhatian yang panjang. Saya mengamati dua gejala yang sama:
Pertama, dialog yang berputar pada aspirasi yang esoteris (tidak umum) sering kali membuat individu gagal memahami hubungannya dengan kehidupan sehari-hari mereka; dan
Kedua, bahkan kalaupun mereka termotivasi untuk mendukung aspirasi tersebut, ada kemungkinan mereka akan terdorong jika berhubungan dengan penyelesaian permasalahan sehari-hari mereka.
Pada akhirnya, dialog mungkin menjadi kegiatan yang terisolasi, kurang jelas, dan berjarak dengan realita sehari-hari – tidak begitu efektif.
Untuk menghindari potensi tersebut dan memperoleh suara dalam jumlah besar dengan cepat, para kandidat menggunakan kampanye yang praktis dan deterministik, yang mana media sosial berperan penting dalam upaya tersebut.
Dengan maraknya platform konten video pendek seperti Tiktok dan Reels, kanal media ini dimaksudkan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang kepemimpinan dan mendorong penjelmaan kepribadian yang fleksibel. Masyarakat juga punya definisi kepemimpinannya[4] sendiri yang mencerminkan adanya perbedaan kebutuhan. Pada titik paling eksesif, kepemimpinan hanya bersifat transaksional, memberikan kepuasan instan agar cepat memenangkan persepsi publik.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam memenuhi kebutuhan publik, para kandidat mungkin terlalu banyak melebih-lebihkan citra mereka agar dapat diterima secara sosial. Situasi seperti ini berkontribusi pada dinamika ruang gema (echo chamber) dalam menarik perhatian banyak orang. Melalui ruang tersebut, mereka secara selektif membagikan gaya pemasaran yang paling menarik, pragmatis, dan non-substantif. Dalam kampanye kepemimpinan transaksional, melayani keinginan individu dengan cepat menjadi jalan pintas untuk memperoleh suara; pada titik inilah dialog menjadi kalah efektif.
Meneteskan dialog secara perlahan
Media sosial telah membuat hidup kita lebih nyaman, sehingga masyarakat berhak mendapatkan lebih dari sekadar kampanye seremonial. Tetapi, jalan yang harus ditempuh masih panjang. Salah satu contoh yang bisa diambil seperti X (Twitter), misalnya. Kita bisa yakin bahwa respon pemerintah saat suatu krisis merupakan bagian dari bentuk kehormatan pada kebutuhan masyarakat. Namun, mungkin ada yang berpendapat bahwa respon adalah suatu hal yang subjektif: apa yang tampak memuaskan bagi seseorang mungkin tampak tidak ada gunanya bagi orang lain di Facebook. Kedua, keadilan dialog juga turut dipengaruhi oleh penyebarluasan proses dan hasilnya. Memberikan konten yang sama kepada semua orang sering kali dianggap tidak adil, terutama jika sebagian keuntungannya diberikan kepada pengguna X dibandingkan mereka yang menimbulkan konflik dalam komentar Tiktok.
[1] Siahaan and Susanto (2023)
[2] Lihat Aliffiary and Kusumasari (2021)
[3] Jacobsen and Andersen (2015)
[4] Lihat Implicit Leadership Behavior oleh Lord et al. (2020)
