- 25/05/2024
- Category: Commentaries ID
Penulis: Maria Olivia Laurent
Editor: M Perdana Karim
Keterlibatan dan peran media dalam pemilu 2024 lalu tidak terbatas dengan media konvensional saja seperti koran dan televisi. Salah satu bentuk media baru adalah media alternatif, suatu ruang inovatif di mana pengguna menggabungkan suara kolektif dan melahirkan “new mediatized publics” seputar isu-isu sosial-politik[1]. Platform media alternatif yang seakan menjadi panggung baru untuk diskusi politik tidak lain adalah Twitter (X). Aplikasi microblogging ini menjadi pusat bertembungnya tokoh-tokoh politik, pendukung dan relawan, dan seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan platform ini selama ‘pesta demokrasi’ terbesar di 2024. Tidak hanya berfungsi sebagai jaringan sosial saja, Twitter jugalah metupakan situs perlawanan dinamis di mana orang-orang dapat berdiskusi dan bernegosiasi, berpendapat dengan bebas, dan berpartisipasi dalam gerakan aktivisme sosial[2]. Sebagai situs perlawanan, Twitter menantang hegemoni media konvensional dan memaparkan informasi yang lebih transparan dan tidak memihak dari pengaruh politik dan censorship. Selain itu, Twitter juga memperkuat dan membedayakan suara kaum marginal yang sering terabaikan dalam media konvensional[3].
Sebuah ciri khas dari gerakan perlawanan di Twitter adalah penggunaan anonimitas yang memungkinkan pengguna untuk mengungkapkan pendapat mereka secara bebas tanpa takut dihakimi atau dikaitkan dengan identitas asli mereka. Anonimitas tidak selalu berarti isolasi atau niat jahat, dan dapat menjadi keuntungan positif bagi pengguna untuk merasa lebih aman dan lebih dapat mengekspresikan opini mereka tentang isu-isu yang cenderung lebih sensitif dan kontroversi di masyarakat. Di satu sisi, kita bisa melihat anonimitas sebagai sebuah wujud lain dari hubungan sosial yang mempengaruhi bagaimana pengguna menampilkan dan memposisikan diri mereka dalam jaringan digital[4]. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa anonimitas juga rentan dieksploitasi untuk hal-hal buruk seperti perundungan, pelecehan, misinformasi, hoax, dan serangan jahat lainnya. Dua sisi dari anonimitas ini menghadirkan dilema yang cukup menarik untuk dibahas.
Dengan latar belakang pemilu yang kompleks ini, gerakan perlawanan anonim Twitter berkembang pesat—entah itu perlawanan yang frontal atau yang lebih tidak kentara. Contoh populer yang kita sering temui adalah akun autobase menfess di mana pengguna dapat mengirimkan direct message (DM) ke autobase tersebut, lalu pesan mereka akan di-tweet secara anonim dan otomatis. Selama pemilu, banyak pengguna Twitter menggunakan akun autobase ini untuk bertanya tentang politik, berbagi perasaan atau curhat, mengomentari isu-isu yang sedang viral, dan melaporkan informasi yang salah dan hoaks. Cepatnya beredar tweet-tweet seperti itu yang muncul di timeline orang menimbulkan perasaan penasaran dan mendorong orang untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi. Bagi pengirim pesan, mendapatkan jawaban dari orang-orang yang membalas tweet mreka dan berbagi perasaan yang sama membantu menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Orang-orang juga menggunakan platform-platform ini untuk meningkatkan kesadaran tentang kecurangan pemilu dan pelanggaran lain yang tidak dicakup oleh media utama.
Contoh lain dari akun semi-anonim adalah akun supporter yang dedikasikan untuk paslon tertentu, misalnya @aniesbubble, @haveaniesday, dan @timpenguinnas. Selain menjadi tempat bersatunya sesama pendukung, akun-akun tersebut juga memberikan pendidikan politik dan mengorganisir kampanye bersama seperti hashtag campaign, galang dana, Twitter spaces, dsb. Anonimitias mereka mendorong audiens untuk fokus pada gagasan dan misi yang mereka advokasi daripada siapa di balik akun tersebut. Gerakan grassroot dan organic ini menumbuhkan rasa kepemilikan (sense of belonging) dan identitas kolektf (collective identity) di antara pengikut mereka tanpa memerlukan afiliasi personal. Akun @aniesbubble, contohnya, sangat populer di kalangan penggemar K-pop dan mendorong sesama fans untuk terlibat dalam politik. Yang dulunya non-fans mengstigmatisasi fans K-pop sebagai kumpulan remaja konyol sekarang dapat melihat sebesar dan seluas apa dampak yang gerakan mereka bawa. Keunikan ini menjadi kekuatan budaya perlawanan Twitter. Berbeda dengan Instagram, di mana pengguna menggambarkan identitas asli mereka dan memposting konten otentik, pengguna Twitter biasanya menggambarkan diri mereka dalam persona ‘diperagakan’ (performed persona) yang ingin mereka dilihat oleh orang lain[5]. “Undisclipined perfomativity” ini pada dasarnya memberi kesempatan kepada pengguna untuk “emphasize interests over identities”[6].
Namun, anonimitas juga berbahaya saat itu digunakan untuk menghapus akuntabilitas pengguna dan melahirkan perilaku negatif seperti trolling, pelecehan, dan propaganda—di mana pengguna merasa bebas bersembunyi di balik anonimitas dan akun kosong mereka untuk menyerang orang lain. Pemilu 2024 kali ini juga menyaksikan banyak kasus serangan online, ujaran kebencian, dan hoaks-hoaks yang ditargetkan untuk mempengaruhi pendapat publik terhadap kandidat atau partai tertentu. Buzzers, contohnya, adalah bisnis ‘gelap’ yang membayar pengguna anonim untuk sengaja menyebarkan opini-opini yang beresiko mengacaukan kedamaian pemilu[7]. Sebuah kasus di Twitter yang sempat heboh adalah ditemukannya sekelompok pengguna di channel Telegram yang mengkoordinasikan serangan terhadap suatu akun pendukung lainnya dengan menyebarkan argumen-argumen kontra dan tagar serta memengaruhi orang untuk bergabung dengan gerakan mereka. Kita juga dapat melihat contoh di atas sebagai gerakan perlawanan, meskipun dapat diperdebatkan sebenarnya etis atau tidak. Ditambah lagi karena hukum cybersecurity sulit untuk diterapkan secara langsung di media sosial di bawah perlindungan kebebasan beropini, anonimitas yang toxic ini akhirnya semakin memumpuk budaya kebencian online. Sebegitu antusiasnya orang Indonesia tentang politik, antusiasme itu bisa membuat mereka menutup mata terhadap konsekuensi negatif dari tindakan mereka dan penggunaan etis yang tepat dari media sosial.
Kesimpulannya, anonimitas berperan penting dalam membentuk budaya perlawanan Twitter selama pemilu 2024 karena memberikan safety blanket bagi individu untuk terlibat dalam aktivisme politik dan mengungkapkan pendapat mereka secara bebas. Di sisi yang lain, anonimitas juga menimbulkan masalah dengan penyalahgunaan dan misinformasi publik. Oleh karena itu, pengguna harus menavigasi dan bernegosiasi dengan bijak apa artinya menjadi anonim, dan bagaimana komunitas dapat membudidayakan lingkungan digital yang sehat untuk wacana politik konstruktif dan keterlibatan masyarakat di masa depan.
[1] Bonilla, Y., & Rosa, J. (2015). #Ferguson: Digital protest, hashtag ethnography, and the racial politics of social media in the United States. American Ethnologist, 42(1), 4–17. http://www.jstor.org/stable/43867940
[2] Pajnik, M., & Downing, J. D. H. (Eds.). (2008). Alternative media and the politics of resistance: Perspectives and challenges. Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies.
[3] Ihlebæk, K. A., Figenschou, T. U., Eldridge II, S. A., Frischlich, L., Cushion, S., & Holt, K. (2022). Understanding alternative news media and its contribution to diversity. Digital Journalism, 10(8), 1267-1282. https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2134165
[4] Curlew, A. E. (2019). Undisciplined Performativity: A Sociological Approach to Anonymity. Social Media + Society, 5(1). https://doi.org/10.1177/2056305119829843
[5] Papacharissi, Z. (2012). Without You, I’m Nothing: Performances of the Self on Twitter. International Journal of Communication, 6, 18.
[6] Nagel E. (2017). From usernames to profiles: The development of pseudonymity in Internet communication. Internet Histories: Digital Technology, Culture and Society, 1, 312–331.
[7] Umami, A. M., & Al Qindy, F. H. (2023). The Use of Buzzers by Political Parties Which Result in Black Campaign Practices in Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 7(4), 3365. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5853
