[Press Release] Membedah Pentingnya Aspek Evaluasi Kebijakan Sosial di Era Digital, CfDS UGM Inisiasi Kolaborasi dengan Manchester Metropolitan University | Difussion #108

Yogyakarta, 15/03/2023 – Kebijakan sosial merupakan aspek mendasar yang menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Menyadari pentingnya peran kebijakan sosial, utamanya pada transformasi digital saat ini, aspek evaluasi kebijakan sosial dinilai sangat penting dilakukan secara berkala untuk mendukung proses perancangan program kebijakan selanjutnya. Menanggapi isu tersebut, CfDS menginisiasi bentuk kolaborasi bersama Manchester Metropolitan University untuk menyelenggarakan Difussion #108 bertajuk “The Interplay of Social Policy, Evaluation, and Digital Transformation”, menghadirkan Kevin Wong (Community Justice and Associate Director Manchester Metropolitan University) sebagai pembicara utama dan dipandu oleh Hafiz Noer (Kepala Penelitian CfDS) sebagai moderator.

Kevin Wong memulai pemaparan materinya dengan menjelaskan bagaimana aspek evaluasi tidak dapat dilepaskan dari penyusunan kebijakan sosial. Hal ini dinilai penting untuk menyelidiki efektivitas dari intervensi kebijakan secara sistematis, serta menentukan manfaat, nilai, dan kaitannya dengan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Melalui proses evaluasi, perumus kebijakan dapat meninjau apakah suatu kebijakan sudah berhasil dan layak diimplementasikan kembali di kemudian hari.

“Tantangan untuk mengevaluasi suatu kebijakan terletak pada proses yang panjang dan tidak instan. Maka dari itu, selama kurang lebih 10 tahun, berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan untuk menyederhanakan dan memberikan perubahan yang bersifat lebih sistemik,” ungkap Kevin. 

Kevin Wong memperkaya isi diskusi dengan memaparkan evaluasi dari program kebijakan “Routes2Change” sebagai sebuah studi kasus. Program yang dirancang untuk narapidana ini diusung oleh sebuah badan amal di penjara London Tenggara, dan berfungsi sebagai bentuk dukungan untuk menghadirkan pendidikan berbasis digital di penjara. Melalui fitur “The Virtual Campus”, seluruh penghuni sel tahanan akan difasilitasi pembelajaran online dan aktivitas pencarian kerja secara aman dan dalam pengawasan. “Program kebijakan ini harapannya mampu meningkatkan kualitas dan menunjang kehidupan para narapidana, baik pada saat melewati masa tahanan maupun setelah dibebaskan,” ujar Kevin.

Di era yang serba digital saat ini, peran teknologi telah banyak mendukung berbagai aktivitas yang terjadi di dalam penjara, seperti memberikan akses terhadap program pendidikan serta menyederhanakan alur birokrasi untuk narapidana dan staf penjara. Namun, hal ini juga menimbulkan konsekuensi dan risiko yang tidak diinginkan, seperti menurunnya intensitas dalam berkomunikasi serta berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, “Seluruh program dan kebijakan yang diterapkan harus selalu disertai dengan proses evaluasi yang ketat untuk memaksimalkan potensi manfaat dan peluangnya,” tutup Kevin di akhir diskusi.