- 09/02/2021
- Category: Press Release
Yogyakarta, 5 Februari 2021 – Meski telah memasuki hampir satu tahun sejak kemunculan kasus Covid-19 di Indonesia, kurva infeksi virus di Indonesia masih terus naik dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Hal ini disebabkan salah satunya oleh arus misinformasi/disinformasi dan rendahnya literasi digital. Oleh karenanya pada Difussion edisi ke-42, Center for Digital Society (CfDS) mengundang Jasmine Putri dan Perdana Karim selaku Research Assistant (CfDS) untuk bertukar informasi dengan Eliza Morgan dan Nicholas Samson dari Australia yang saat ini menjabat sebagai Research Intern (CfDS) terkait perbedaan respon Indonesia dan Australia terhadap isu tersebut. Acara ini diselenggarakan melalui Google Meet dan disiarkan di YouTube.
Budaya Digital dan Covid-19 di Indonesia dan Australia
Mengawali sesi pertama, Karim memaparkan kasus Covid-19 yang masih terus berkembang di Indonesia. Respons pemerintah yang tidak memadai serta korupsi yang terjadi semakin memperburuk situasi, sementara masyarakat terpaksa beradaptasi dengan gaya hidup serba digital tanpa infrastruktur yang mendukung. Dengan hanya bermodalkan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah, bekerja dari rumah dan isolasi mandiri adalah kemewahan yang tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar orang Indonesia terutama pada pekerjaan sektor informal. Situasi ini sangat berkebalikan dengan Australia, di mana pemerintah memberlakukan lockdown pada Mei 2020 dan diberlakukan ulang pada Juni 2020 di Victoria, yang dikenal sebagai penguncian terpanjang dan terketat di seluruh dunia. “Meskipun pemerintah Australia telah menerapkan langkah-langkah pencegahan yang ketat dengan denda sebagai hukumannya, mereka juga memberikan langkah-langkah insentif untuk mendukung orang-orang yang mengalami PHK serta bagi mereka yang belum memiliki penghasilan, sehingga mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” Nicholas menyimpulkan.
Selain itu, Indonesia masih mengalami kurva kenaikan pada kasus orang terinfeksi sedangkan Australia sebaliknya, telah mengalami peurunan kasus. Meskipun tidak ada harapan yang tinggi bagi pemerintah Indonesia dengan rekam jejak saat ini, masyarakat kini telah beradaptasi dengan gaya hidup yang serba digital. Dengan semakin banyaknya orang yang terbiasa bekerja dari rumah, hal ini akan menjadi budaya baru yang dapat terus dipertahankan setelah pandemi berakhir. Karim dan Nicholas berharap yang terbaik bagi Indonesia dan Australia, serta menghimbau untuk tetap berhati-hati tentang bahaya gelombang kedua yang akan segera terjadi tahun ini.
Media Sosial dan Misinformasi Covid-19: Wawasan dari Indonesia dan Australia
Jasmine membuka sesi dengan membandingkan berbagai media sosial yang digunakan untuk menyebarkan berbagai jenis berita palsu. Menurut Jasmine, pandemi telah menyebabkan peningkatan penggunaan media sosial secara global. Namun, berita bohong juga terus meningkat pesat dan berujung pada infodemik yang membawa bahaya jika salah diinterpretasikan. Misinformasi/disinformasi menyebar enam kali lebih cepat dari berita sebenarnya. Dalam paparannya, Jasmine menemukan bahwa Facebook adalah platform paling populer untuk menyebarkan berita palsu, diikuti oleh Twitter dan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan Facebook Messenger. Topiknya pun cukup mirip terkait dengan
peredaran vaksin, pencegahan Covid-19, dan pengobatannya. Eliza menjelaskan bahwa media sosial juga berkontribusi pada penyebaran berita palsu karena algoritmanya berfokus pada peningkatan statistik penggunaan dan keterlibatan pengguna dalam ekosistem, terlepas dari seberapa faktual berita tersebut.
Oleh karena semakin banyak orang yang mengandalkan media sosial untuk mendapatkan berita terkini, platform media sosial menghadirkan upaya untuk mengurangi dan menghentikan penyebaran berita mis/dis-informasi tersebut. Eliza menambahkan bahwa, institusi global dan negara anggota memiliki andil dalam mengambil tindakan, seperti upaya pemerintah Indonesia dan Australia dengan membuat halaman penghancur mitos melalui situs web mereka untuk menghilangkan prasangka misinformasi dari media sosial. “Kolaborasi pemerintah dengan platform media sosial untuk mengatasi masalah ini dipandang penting, terutama dengan semakin banyaknya berita palsu yang menargetkan vaksin yang mulai didistribusikan secara internasional,” tangkas Eliza.
Penulis: Christophorus Ariobumi
Penyunting: Ruth T. Simanjuntak
