CfDS Gelar Seminar ‘90°DigiTalk’

Pusat studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang baru diresmikan di bukan Oktober ini menyelenggarakan acara pertama mereka, berbentuk sebuah diskusi terbuka bertajuk ‘90°DigiTalk. Menurut staf-staf DigiTalk, acara ini akan menjadi acara berkala yang akan terus dilaksanakan oleh CfDS di waktu-waktu mendatang.

DigiTalk dilaksanakan pada hari Senin, 7 Desember 2015, bertempat di Ruang Sidang Dekanat FISIPOL UGM. DigiTalk pertama ini membawa dua pembicara utama, yaitu Dr. Kuskridho Ambardi dan Dr. Erwan Agus Purwanto, dua tokoh penting di lingkungan FISIPOL UGM. Pak Kuskridho membawakan pemaparan bertajuk ‘Open Data: Perbandingan di Beberapa Negara’, sedangkan Pak Erwan memberikan pemaparan singkat yang bertajuk ‘E-Governance dan Efektivitas Policy Making’. Kedua pembicara ini terbukti menarik perhatian publik, dengan atensi kehadiran yang cukup tinggi, lebih dari 25 orang.

Pak Kuskridho memberikan materi pertama yang memberi penekanan pada pentingnya pengelolaan fenomena Open Data untuk kepentingan bersama. Tentu saja sesi ini dibuka dengan pengantar singkat tentang fenomena Open Data, dan bagaimana beberapa negara yang dicuplik melakukan pengelolaan terhadapnya sehingga mampu memperoleh manfaat-manfaat yang tidak sedikit.  “Di masa depan, semua orang akan memiliki akses kepada semua hal, sehingga akan terjadi bentuk-bentuk dorongan baru terhadap pemerintah untuk mengakomodasi berbagai peluang-peluang baru yang muncul”, paparnya. Penjelasan ini cukup menarik perhatian beberapa peserta, dengan munculnya beberapa pertanyaan seputar kejelasan open data dan status quo Indonesia di tengah-tengah perkembangan pesat fenomena ini.

Di sesi selanjutnya, Pak Erwan membawa isu tentang e-governance and efektivitas policy making. Isu ini belakangan memang sedang menjadi perbincangan hangat, dengan publikasi yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia tentnag inovasi mereka di bidang e-government, seperti pemerintah Surabaya dan Bandung. Pak Erwan memaparkan bahwa e-government ini akan mensimplifikasi proses pembuatan kebijakan konvensional, terutama pada tahapan agenda setting. Tentunya perkembangan sistem e-government di Indonesia menjadi topik yang juga dibahas dalam sesi ini. “Indonesia memang tengah berada di posisi yang ambigu, antara negara yang telah mengembangkan fitur e-government seperti website, dengan negara yang telah menggunakan fitur-fitur ini secara dua arah dengan masyarakatnya. Beberapa pemerintah kota telah melakukan inovasi yang maju, namun beberapa pemerintah daerah lain bahkan masih sangat jauh dari perkembangan mutakhir tersebut”, ujarnya.