- 14/01/2021
- Category: Siaran Pers
Yogyakarta, 24 September 2020 – Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan besar pada tingkat pendayagunaan teknologi digital di dunia kesehatan. Telemedicine menjadi salah satu teknologi yang menjanjikan dari segi aksesbilitas maupun kenyamanan masyarakat di Indonesia. Teknologi berbasis aplikasi ini juga telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan hingga menghasilkan tingkat pertumbuhaan pengguna mencapai total 15 juta pada Mei 2020, dari sebelumnya sejumlah 4 juta pengguna. Namun, kehadirannya juga menghadirkan kompleksitas lain dari segi regulasi. Untuk membahas lebih lanjut mengenai pembangunan tata kelola telemedicine, Center for Digital Society (CfDS) ikut berperan dalam Tim Peneliti Tata Kelola Malaria Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pendanaan Riset Inovatif-Produktif (RISPRO) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan menghadirkan webinar bertajuk “Opportunities and Chanllenges of Digital Health Regulatory Sandbox to Support Malaria Elimination”. Webinar ini diadakan pada tanggal 24 September 2020, dengan turut mengundang Perwakilan Kementerian Kesehatan Singapura, Praveen Raj Kumar; CEO Doctor Anywhere, Lim Wei Mun; Advisor Inovasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, Maskum; dan seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Rimawati.
Regulatory Sandbox untuk Membangun Tata Kelola Telemedicine
Perkembangan telemedicine secara langsung tengah menghadirkan disrupsi dalam ranah hukum kesehatan. Kompleksitas dari inovasi teknologi kesehatan ini ternyata membutuhkan pendekatan baru. Tim Peneliti menemukan bahwa Regulatory Sandbox merupakan jalan keluar untuk membangun tata kelola telemedicine. Ruang uji tersebut dapat menghasilkan nilai/output dari suatu aspek kajian berdasarkan kondisi riil di masyarakat dengan cepat dan tepat. Menurut Rimawati, bentuk regulasi seperti ini dapat dilihat sebagai jembatan antara perkembangan industri kesehatan digital dengan kebutuhan regulator, mengingat perlunya hukum yang progresif untuk mendorong kedua sektor saling bekerja sama secara intensif.
Regulatory Sandbox sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi Indonesia. Regulasi ini sebelumnya telah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak 2018, dengan pendekatan yang memberi fokus pada teknologi finansial. Namun, penggunaan Regulatory Sandbox di sektor kesehatan, terutama untuk telemedicine dan mobile health, masih belum umum dan baru digunakan oleh Kementrian Kesehatan Singapura. Menurut Praveen Raj Kumar berdasarkan program Licensing Experimental and Adaptation (LEAP) di Singapura, ditemukan bahwa Regulatory Sandbox bukanlah regulasi yang bersifat reaksioner melainkan sebagai upaya antisipatif. Oleh karena itu, akses konsumen terhadap layanan telemedicine tetap berkualitas dan terjamin oleh pemerintah dengan proses lisensi perusahan di bidang telemedicine. Kemudian, hal ini baru akan disusul dengan peraturan telemedicine pada tahun 2022 mendatang.
Pendorong Inovasi Perusahaan Rintisan
Melihat dari pengalaman pada perusahaan tekfin, Maskum menekankan pada pentingnya pendekatan light touch and safe harbor. Diterapkannya pendekatan ini ditujukan agar perkembangan perusahaan rintisan di sektor kesehatan nantinya tidak terhambat oleh peraturan yang kaku. Lim We Mun juga menambahkan bagaimana perusahaannya, Doctor Anywhere, mendapatkan manfaat dari kebijakan Regulatory Sandbox. Ia menyatakan bahwa pemberian lisensi dari pemerintah Singapura membuat investor jadi merasa lebih aman untuk mendukung keberlangsungan perusahaan rintisannya.
Penuntasan Kasus Malaria
Dalam rangka mendukung Surat Edaran dari Kemenkes terkait fleksibilitas pelayanan Kesehatan berbasis teknologi, Anisa Mantovani selaku Manajer Riset CfDS dengan aktif berperan dalam merumuskan tata kelola Regulatory Sandbox untuk mengatasi kasus malaria di Indonesia. Sebelumnya, tim peneliti juga telah mendapatkan pengakuan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dari pengembangan diagnostik malaria model digital untuk pemantapan mutu eksternal (PME). Kehadiran Regulatory Sandbox diharapkan dapat menciptakan kolaborasi antara perusahaan rintisan, pemerintah daeran dan pusat, serta stakeholders lain untuk saling bekerjasama, terutama dalam upaya untuk meningkatkan jumlah fasilitas dengan penerapan PME yang masih terbatas 10% menjadi 90%. Ke depannya, capaian ini diharapkan dapat menghasilkan tata kelola telemedicine yang mendukung eliminasi malaria sepenuhnya di tahun 2030.
Penulis: Christophorus Ariobumi
Editor: Ruth Simanjuntak
[PRESS RELEASE]
Yogyakarta, September 30th, 2020 – The Covid-19 pandemic has brought significant changes to the level of utilization of digital technology in the world of health. Telemedicine is a promising technology in terms of accessibility and convenience for people in Indonesia. This application-based technology has also collaborated with the Ministry of Health to produce a growth rate of 15 million users in May 2020, from the previous 4 million users. However, its presence also presents another complexity in terms of regulation. To further discuss the development of telemedicine governance, Center for Digital Society (CfDS) as a part of the Research Team for Malaria Governance at the Center for Tropical Medicine Universitas Gadjah Mada, in collaboration with the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Funding for Innovative-Productive Research (RISPRO) Educational Fund Management Institutions (LPDP) Ministry of Finance presented a webinar entitled “Opportunities and Channels of Digital Health Regulatory Sandbox to Support Malaria Elimination.” This webinar was held on September 24, 2020, by inviting the Singapore Ministry of Health Representative, Praveen Raj Kumar; CEO of Doctor Anywhere, Lim Wei Mun; Financial Innovation Advisor for the Financial Services Authority (OJK) of the Republic of Indonesia, Maskum; and a lecturer at the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Rimawati.
Regulatory Sandbox to Build Telemedicine Governance
The development of telemedicine directly presents a disruption in the realm of health law. The complexity of this health technology innovation requires a new approach. The Research Team found that Regulatory Sandbox is a way out to build telemedicine governance. The test room can produce a value/output from an aspect of the study based on society’s real conditions quickly and precisely. According to Rimawati, this form of regulation can be seen as a bridge between the development of the digital health industry and regulators’ needs, given the need for progressive laws to encourage the two sectors to work together intensively.
The Regulatory Sandbox is not something foreign to Indonesia. This regulation has previously been implemented by the Financial Services Authority since 2018, with an approach that focuses on financial technology. However, the Regulatory Sandbox’s use in the health sector, especially for telemedicine and mobile health, is still uncommon and has only been used by the Singapore Ministry of Health. According to Praveen Raj Kumar, based on the Licensing Experimental and Adaptation (LEAP) program in Singapore, it was found that the Regulatory Sandbox is not a reactionary regulation but an anticipatory effort. Therefore, consumers’ access to telemedicine services remains of high quality and is guaranteed by the government with the telemedicine sector’s company licensing process. Then, this will be followed by telemedicine regulations in 2022.
Start-up Company Innovation Drivers
Looking at fintech companies’ experience, Maskum emphasized the light touch and safe harbor approach’s importance. Implementing this approach is intended so that rigid regulations will not hamper the development of start-up companies in the health sector. Lim We Mun also added how his company, Doctor Anywhere, can benefit from the Regulatory Sandbox policy. He stated that the Singapore government’s licensing made investors feel safer to support their start-up companies’ sustainability.
Resolving Malaria Cases
To support the Circular Letter from the Ministry of Health regarding the flexibility of technology-based health services, CfDS Research Manager Anisa Mantovani actively plays a role in formulating the Regulatory Sandbox governance to solve malaria cases in Indonesia. Previously, the research team had also received recognition of intellectual property rights (IPR) from developing a digital model of malaria diagnostics for external quality assurance (PME). The presence of the Regulatory Sandbox is expected to create collaboration between start-up companies, regional and central governments, and other stakeholders to work together significantly to increase the number of facilities with the application of PME, which is still limited to 10% to 90%. In the future, this achievement is expected to produce telemedicine governance that supports the complete elimination of malaria by 2030.
Author: Christophorus Ariobumi
Editor: Ruth Simanjuntak
