Buah yang Paling Manis Adalah “Buahlil”: Memeifikasi Krisis Politik

Penulis: Aisya Sabili
Penyunting: Ayom Mratita Purbandani


Pendahuluan

Penggunaan humor untuk melawan otoritas politik di tengah kesulitan sosial ekonomi sudah lama menjadi strategi publik, tetapi platform digital yang saling terhubung mengubah cara kerja candaan semacam ini secara signifikan. Sebuah jingel hasil kecerdasan buatan (AI) yang membuat terngiang-ngiang tentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, muncul di dunia maya beberapa minggu sebelum pengumuman kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi (Pertamax) secara mendadak pada awal Juni 2026. Jingel itu membungkus kegelisahan yang sudah mengakar dalam melodi riang serta menggemaskan dan sepenuhnya mengandalkan sarkasme yang dilebih-lebihkan. Alih-alih memicu kemarahan publik secara luas ketika kesulitan finansial itu benar-benar terjadi, ejekan berbentuk audio ini justru mengalami lonjakan viralitas yang janggal di linimasa lokal. Sebagai contoh nyata tentang bagaimana sarkasme digital bisa tanpa sengaja meredam amarah publik dan mengubah kegelisahan yang sungguh-sungguh dirasakan menjadi hiburan yang digerakkan algoritma, bentuk kritik rapuh ini nyaris seketika berubah menjadi kesenangan sepintas untuk digulir tanpa berpikir panjang.

Ketika Konteks Tercerabut dari Wacana

“MBG

Mas Bahlil Ganteng

Buah apa? Yang paling manis

BUAAAHLILLLL

Tambah ganteng aja

My little bolu ketan”

Jingel AI viral tentang Menteri Bahlil ini menjadi contoh utama dari memeifikasi politik. Jingel ini menunjukkan bagaimana humor di ruang digital bisa mendistorsi pemahaman publik atas ketidakcakapan pemerintah, sekaligus melindungi aktor politik dari tuntutan pertanggungjawaban. Selama lagu pendek yang gampang nempel di kepala ini beredar di jaringan digital, konsekuensi material dan administratif dari tata kelola pemerintahan Menteri Bahlil yang penuh gejolak sepanjang 2025 hingga 2026 turut teredam. Sebagai catatan, larangan pengecer LPG 3 kg yang kacau pada awal 2025 memicu kelangkaan parah dan memaksa rumah tangga berpenghasilan rendah mengantre berjam-jam,[1] lonjakan harga Pertamax lebih dari 30 persen pada Juni 2026,[2] kontroversi publik seputar perencanaan RUPTL/RUKN terkait prioritas bahan bakar fosil,[3] hingga pertambangan nikel di Raja Ampat,[4] semuanya dipadatkan menjadi irama hiburan yang sederhana dan mudah dicerna. Humor yang tertanam dalam jingel ini membuat khalayak memproses berbagai gejolak tersebut secara emosional, bukan secara nalar, kerumitan struktural dan kebijakan pun berubah menjadi hiburan yang mudah dikonsumsi dan tidak konfrontatif.

Pengalihan perhatian ini menjadi jauh lebih rumit ketika mempertimbangkan betapa tidak pastinya asal-usul lagu ini sebenarnya. Lagu tersebut dikreditkan pada akun daring @vokaliznetizen–lewat TikTok–yang konon menyusunnya dari komentar-komentar acak warganet. Pembingkaian ini menggambarkan lagu tersebut sebagai satir dari bawah, lahir secara kebetulan dan bukan hasil rancangan. Namun, tidak ada satu pun aspek budaya politik digital di Indonesia yang mengharuskan penerimaan begitu saja atas pembingkaian tersebut. Mobilisasi buzzer di sekitar pengumuman kebijakan harga bahan bakar bukan skenario hipotetis, riset terdahulu sudah pernah menelusuri pola persis serupa menyusul kenaikan harga BBM 2022.[5] Terjadi atau tidaknya hal itu di kasus ini tetap tidak bisa dipastikan dari luar dan hal itu nyaris tidak menjadi persoalan utama. Baik organik maupun rekayasa, lagu ini sudah lebih dulu memenuhi linimasa sebelum kenaikan harga Pertamax terjadi, begitu amarah publik akhirnya muncul, sirkulasi algoritma sudah lebih dulu mengaburkan batas antara sindiran dan pujian.

Kelahiran yang serba kebetulan ini menyingkap betapa licinnya mekanisme Hukum Poe, ketika kerumunan daring tidak lagi bisa memisahkan sindiran dari pujian begitu konteks sudah lenyap.[6] Penyampaiannya yang terdengar riang dan sepenuhnya tulus membuat batas antara serangan kritis dan lagu pujian penggemar sepenuhnya runtuh. Fenomena ini menunjukkan bagaimana meme menghapus nuansa.[7] Sejarah kebijakan yang rumit dipadatkan menjadi satu irama yang mudah menempel di kepala. Khalayak kehilangan kaitan antara nilai kinerja menteri yang rendah[8] dan kesulitan nyata akibat kebijakan energi.

Kegembiraan Ikut-ikutan untuk Dipertontonkan: Protes yang Berakhir di Tren Viral”

Melalui permainan “ikut-ikutan” yang tiada henti, dunia digital mengubah penonton pasif menjadi agen aktif replikasi. Ketika pengguna di berbagai platform mengikuti lagu populer untuk meraih visibilitas jaringan, interaksi digital yang serba cepat secara alami mengikis dorongan publik untuk mencari kebenaran faktual.[9] Individu-individu ikut serta dengan anggapan mereka sekadar bersenang-senang, tanpa sadar konsekuensi politik yang lebih dalam dari perilaku kolektif mereka.[10] Dorongan partisipatif yang meluas ini mengubah warga biasa menjadi tenaga kerja hubungan masyarakat tanpa bayaran bagi seorang aktor politik. Lewat reproduksi terus-menerus atau keterlibatan dengan lingkaran lagu yang mudah menempel di kepala ini, masyarakat tanpa sengaja menciptakan citra publik yang positif bagi otoritas yang kebijakannya justru menjadi sumber kesulitan mereka sendiri. Mobilisasi massal ini menyoroti persoalan polisemi, satu karya budaya bisa membawa makna yang sepenuhnya bertentangan tergantung konteks penggunaannya.[11]

Dinamika ini memperkuat keruntuhan mekanis ironi digital di bawah Hukum Poe.[12] Sarkasme sepenuhnya bergantung pada pembalikan makna yang disengaja, sebutan “ganteng” untuk Menteri Bahlil dan panggilan sayang yang menggemaskan untuknya justru menyiratkan makna sebaliknya. Ejekan digital ini membutuhkan kesadaran politik bersama yang justru bertentangan langsung dengan teks harfiahnya, sehingga penerjemahannya ke dalam melodi pop otomatis yang ceria menghapus seluruh penanda kritis. Format platform memaksakan satu lapis hiburan yang seragam di atas kata-kata tersebut, memastikan ironi yang dimaksud sepenuhnya hilang dan memicu jebakan interpretasi.

Kerumitan persoalan nasional menuntut beban kognitif yang berat, sesuatu yang sering dihindari konsumen internet masa kini. Lagu satir ini menjawab kelelahan mental tersebut dengan menawarkan hadiah psikologis instan–menggantikan proses berpikir politik yang berat dengan hiburan ringan.[13] Namun, model hiburan ini malah memicu kesenjangan pengetahuan yang melebar di berbagai lapisan masyarakat.[14] Sekelompok kecil pengamat kritis mungkin memahami nada ironis di balik melodinya, tetapi khalayak yang lebih luas mengonsumsi karya media tersebut dengan santai tanpa beban. Fokus kritis benar-benar memudar seiring pengguna sehari-hari memilih kepuasan instan dari tren viral, ketimbang menuntut pertanggungjawaban nyata atas tata kelola pemerintahan yang penuh gejolak.

Proses ini turut menyingkap fatamorgana rasa aman di kalangan pengguna internet yang memakai sarkasme sebagai bentuk ejekan berisiko rendah. Para pencipta merasa tengah menjalankan bentuk perlawanan yang cerdik lewat panggilan sayang yang menggemaskan seperti “my little bolu ketan”, padahal justru ketidaklangsungan ini membuat kritik mereka sangat mudah dijinakkan dan dikomodifikasi oleh algoritma platform. Humor bersama berfungsi sebagai “katup pengaman” dalam suasana “ikut-ikutan” ini secara sistematis berfungsi meredakan ketimbang memperbesar ketegangan sosial.[15] Humor mengalihkan keresahan struktural secara tidak berbahaya dari inti institusional, alih-alih mengubah ketidakpuasan publik yang meluas menjadi perlawanan yang bersatu. Penyebaran cepat lagu pop ceria yang terotomatisasi oleh AI ini memberi jalan mudah bagi orang untuk melepaskan amarah yang berakar dari kebijakan lewat hiburan internet dan rutinitas digital.

Kesimpulan

Pelepasan diri dari dinamika yang digerakkan platform ini menuntut penilaian ulang secara menyeluruh atas keleluasaan publik dan kemandirian berpikir. Kecenderungan kerumunan daring untuk meniru pola-pola viral melemahkan potensi keterlibatan demokratis yang bermakna, mereduksi masyarakat menjadi kawanan yang mudah digiring dan membenarkan struktur dominan lewat pengulangan tanpa refleksi. Memang benar, publik memiliki hak mutlak atas waktu luang dan kesenangan, dan merasakan kegembiraan bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap kondisi yang mengasingkan. Namun, potensi pembebasan ini bergantung pada batas ruang dan waktu yang jelas, mengingat bahwa memupuk kegembiraan bisa menjadi tindakan perlawanan, tetapi perlawanan sejati pada dasarnya menuntut kesadaran kritis yang cermat.

Sebagai catatan tambahan, kesadaran ini juga perlu memperhitungkan dua sisi berbeda dari pengalihan perhatian daring, hiburan yang “tidak berbahaya” di satu sisi dan konflik internal di sisi lain. Ruang digital meredam frustrasi publik lewat humor viral dan tren yang mudah nempel di kepala. Di sisi lain, ruang yang sama menyalurkan energi sosial itu ke krisis moral palsu dan saling tuding antarsesama warga. Perlawanan sejati berarti menolak ikut arus ketika platform daring tiba-tiba bergeser dari tren bercanda menjadi konflik horizontal. Penolakan itu tidak bisa bertumpu pada kemauan individu semata, sebab siklus ini diciptakan oleh rancangan platform yang dibangun untuk memaksimalkan keterlibatan, insentif algoritma yang menghargai kemarahan dan viralitas ketimbang pertanggungjawaban, serta perilaku berjejaring yang mengucilkan siapa pun yang keluar dari lingkaran itu. Untuk melampaui keselarasan yang serba “ikut-ikutan” ini, dibutuhkan kesadaran kolektif, dibangun lewat pengawasan bersama dan tekanan publik terhadap sistem yang memproduksi siklus tersebut.


  1. Nurhadi, M. (2025) ‘Jejak Kontroversi Menteri Bahlil: Larangan Penjualan LPG 3 Kg Bukan yang Pertama’ [Minister Bahlil’s Trail of Controversies: The 3 Kg LPG Sales Ban is Not the First], Suara.com, 6 February. Available at: https://www.suara.com/bisnis/2025/02/06/202858/jejak-kontroversi-menteri-bahlil-larangan-penjualan-lpg-3-kg-bukan-yang-pertama (Accessed: 10 June 2026). ↑
  2. Isaac, J. (2024) ‘Pertamina Raises Pertamax Price by 3.2% as Global Oil Costs Climb’, Jakarta Globe, 10 August. Available at: https://jakartaglobe.id/business/pertamina-raises-pertamax-price-by-32-as-global-oil-costs-climb (Accessed: 10 June 2026). ↑

  3. Isaac, J. (2026) ‘Clean Indonesia Coalition Sues Energy Minister over Power Plants Favoring Fossil Fuels’, Indonesia Business Post, 24 February. Available at: https://indonesiabusinesspost.com/6163/environment/clean-indonesia-coalition-sues-energy-minister-over-power-plants-favoring-fossil-fuels (Accessed: 10 June 2026). ↑

  4. Kompas (2026) ‘Tambang Nikel di Raja Ampat Timbulkan Kontroversi, Apa yang Sebenarnya Terjadi?’ [Nickel Mining in Raja Ampat Sparks Controversy, What is Actually Happening?], Kompas.id, 23 February. Available at: https://www.kompas.id/artikel/en-tambang-nikel-di-raja-ampat-timbulkan-kontroversi-apa-yang-sebenarnya-terjadi (Accessed: 10 June 2026). ↑

  5. Monicyara, F.L.D., Putri, K.A. and Sabri, S.S. (2023) ‘Pola Komunikasi Buzzer menyikapi kebijakan pemerintah menaikan harga BBM 2022’, Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS), 12(1), pp. 72–76. ↑
  6. Sharma, S., Alam, F., Akhtar, M.S., Dimitrov, D., Da San Martino, G., Firooz, H., Halevy, A., Silvestri, F., Nakov, P. and Chakraborty, T. (2022) ‘Detecting and Understanding Harmful Memes: A Survey’, arXiv preprint arXiv:2205.04238. ↑
  7. Anderau, G. and Barbarrusa, D. (2024) ‘The Function of Memes in Political Discourse’, Topoi, 43, pp. 1529–1546. DOI: 10.1007/s11245-024-10112-0. ↑
  8. Isaac, J. (2025) ‘Bahlil Secures Lowest Performance Score in Prabowo’s First Year Report Card’, Indonesia Business Post, 23 October. Available at: https://indonesiabusinesspost.com/5517/Politics/bahlil-secures-lowest-performance-score-in-prabowo-s-first-year-report-card (Accessed: 10 June 2026). ↑

  9. Bulatovic, M. (2019) ‘The imitation game: The memefication of political discourse’, European View, 18(2), pp. 250–253. DOI: 10.1177/1781685819887691. ↑

  10. Peters, C. and Allan, S. (2021) ‘Weaponizing Memes: The Journalistic Mediation of Visual Politicization’, Digital Journalism, 10(2), pp. 209–229. DOI: 10.1080/21670811.2021.1903958. ↑

  11. ibid. ↑

  12. Sharma, S., Alam, F., Akhtar, M.S., Dimitrov, D., Da San Martino, G., Firooz, H., Halevy, A., Silvestri, F., Nakov, P. and Chakraborty, T. (2022) ‘Detecting and Understanding Harmful Memes: A Survey’, arXiv preprint arXiv:2205.04238. ↑

  13. Chmel, K., Savin, N. and Delli Carpini, M.X. (2024) ‘Making Politics Attractive: Satirical Memes and Attention to Political Information in the New Media Environment’, International Journal of Communication, 18, pp. 2639–2660. ↑

  14. ibid. ↑

  15. ‘t Hart, M. (2007) ‘Humour and Social Protest: An Introduction’, International Review of Social History, 52, pp. 1–20. DOI: 10.1017/S0020859007003094. ↑