Menjajaki Proses Digitalisasi yang Sadar Batasan

Author: Mohammad Fachry
Editor: Hafiz Noer

Efek Samping Teknologi Digital Hari Ini

Terlepas dari beragam kemudahan yang timbul dari proses digitalisasi, pembahasan seputar kerugian dari implementasinya jarang mengisi ruang-ruang diskusi. Secara umum, sumbangan emisi gas rumah kaca dari sektor Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) mencapai angka 4%.[1] Angka ini diprediksi akan terus meningkat, seiring kenaikan tren layanan digital setiap tahunnya.[2]

Misalnya, sejak OpenAI merilis produk chatbot mereka, ChatGPT, dan memacu industri secara luas untuk menyediakan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) generatif dalam bisnis modelnya, permintaan atas kebutuhan listrik meningkat.[3] Kenaikan ini terjadi imbas ekspansi pusat data (data centre) untuk melakukan training data yang membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar. Meski rencana strategis untuk beralih ke sumber energi terbarukan sudah sering digaungkan, nyatanya tenaga listrik hari ini masih didominasi bahan bakar fosil.[4] Dengan kata lain, pengaplikasian AI generatif yang berjalan menggunakan Model Bahasa Besar atau Large Language Model (LLM)[5] ini mempersulit upaya transisi ke ekonomi bebas emisi.

Selain itu, komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk elektronik berbasis komputer juga menghasilkan daya rusak bagi ekosistem dari hulu ke hilir. Ambil contoh industri semikonduktor yang merupakan bagian esensial dari berbagai perangkat digital hari ini. Dalam memproduksi sebuah chip elektronik, aktivitas penambangan atas bahan mentah seperti paladium, tembaga, atau kobalt kian masif dan berujung merusak ruang hidup.[6] Limbah atau zat buangan selama masa produksi chip bahkan meningkat dua kali lipat dalam delapan tahun terakhir dan para produsen chip pun cenderung abai melakukan analisis dampak ekologis saat produknya keluar dari pabrik.[7] Akibatnya, upaya untuk melakukan asesmen atas jejak emisi karbon chip keluaran pabrik sulit untuk diprediksi.

Di sisi konsumsi masalah pun tidak selesai. Perangkat-perangkat digital yang hari ini beredar, didesain dengan kesadaran penuh untuk cepat rusak.[8] Strategi yang dikenal dengan Keusangan Terencana atau Planned Obsolescence (PO) ini mengakibatkan ekstraksi sumber daya pada sektor TIK semakin tidak terkendali dan sampah elektronik terus menggunung.[9] Mereka yang mendukung taktik seperti ini beralasan bahwa memperpendek umur suatu produk akan memicu inovasi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.[10] Masalahnya, upaya menghasilkan produk secara terus menerus tidak dibarengi dengan proses daur ulang yang komprehensif.[11] Alhasil, sampah-sampah ini menghasilkan zat berbahaya yang mencemari air dan tanah serta mengancam kesehatan makhluk hidup.[12]

Contoh-contoh di atas adalah sekelumit eksternalitas negatif yang harus kita bayar dalam proses digitalisasi hari ini. Keniscayaan untuk membiarkan kerusakan terus terjadi berakar pada pola pikir usang yang menganggap bahwa teknologi dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya mendorong kemakmuran. Namun, logika ini luput membahas satu hal krusial: bahwasannya sistem yang berorientasi pada pertumbuhan tak berujung tidak bisa berjalan beriringan dengan daya dukung alam yang terbatas.[13]

Paradoks Teknologi Digital dalam Transformasi Keberlanjutan

Melihat perkembangan diskursus konsekuensi lingkungan dari pengembangan sektor TIK, ada upaya untuk mengarahkan fokus ke peran teknologi dalam mengendalikan laju kerusakan. Jargon Transisi Kembar atau Twin Transition (TT)[14], yang mendorong upaya dekarbonisasi melalui pengembangan teknologi digital, kini menjadi tren global. Secara prinsip, menjalankan tata kelola lingkungan berkelanjutan dengan teknologi digital dapat dicapai melalui tiga tahap[15]: 1) menangkap fenomena alam untuk diubah ke dalam bentuk data; 2) membuka keran kerja sama multipihak yang menguntungkan pihak swasta penyedia jasa teknologi; 3) mendorong penentuan kebijakan dengan banyak bergantung pada proses otomasi.

Metode ini tentunya mempunyai risiko. Kloppenburg et al (2022) menjabarkan bahwa merepresentasikan alam melalui data dan memprosesnya melalui sistem otomasi mendepolitisasi usaha kita untuk keluar dari ketergantungan energi fosil. Hal ini tentu menjadi masalah, terlebih alam yang rumit tidak bisa begitu saja direduksi sebagai pengetahuan objektif, partisipasi multipihak seringkali tidak berakhir demokratis, atau rekomendasi algoritma belum tentu menghadirkan solusi terbaik[16]. Sederhananya, proses depolitisasi berlangsung dengan menganggap masalah kerusakan iklim—yang seharusnya diselesaikan secara politis—hanya dianggap sekadar masalah teknis (contoh: kekurangan data).

Di samping itu, meski pemanfaatan teknologi digital dipercaya punya peran menekan laju kenaikan emisi, para ahli masih berkesimpulan bahwa tingkat keberhasilannya belum begitu signifikan[17]. Tanpa benar-benar berfokus pada penurunan energi dan konsumsi berlebih, pendekatan yang menitikberatkan pada intervensi teknologi seperti ini hanya akan mengaburkan potensi perubahan sistemik yang benar-benar diperlukan untuk transisi berkelanjutan. [18]

Kritik atas teknologi di atas tidak semata-mata mengharuskan masyarakat untuk menjadi seorang yang anti teknologi. Justru sebaliknya, kita perlu memanfaatkan segala instrumen yang ada dalam membantu masyarakat menuju ke kehidupan yang lebih lestari. Dalam memanfaatkan teknologi, kita perlu selalu mempertimbangkan tiga pertanyaan[19]: apakah teruji secara empiris, adil secara sosial, maupun selaras dengan alam? Tentu saja, segala jenis teknologi mutakhir hari ini terbilang kompleks, sehingga sukar untuk memuaskan ketiga pertanyaan tersebut. Karenanya, selama sumber daya alam terbatas, kita tidak bisa berharap bahwa pencarian teknologi canggih dengan sendirinya akan menyelamatkan kita dan mesti mulai melakukan pergeseran paradigma atas struktur ekonomi hari ini.

Reformasi Cara Berpikir pada Sektor TIK

Menjawab kebutuhan akan pergeseran paradigma ini, konferensi Computing within Limits atau LIMITS[20] hadir sejak tahun 2015 untuk menjembatani para peneliti, aktivis, maupun praktisi yang menaruh perhatian khusus pada dampak sosial dan lingkungan sektor TIK. Pada tahun ketiga pertemuan LIMITS digelar, para inisiator mengeluarkan paper yang menegaskan 3 prinsip sebagai kerangka panduan agenda mereka, yaitu menantang logika pertumbuhan, mempertimbangkan model yang berlandaskan aspek kelangkaan, dan mengutamakan upaya pengurangan energi dan konsumsi.[21] Berangkat dari kesepahaman tersebut, lahir keragaman cara pandang yang sadar terhadap limitasi teknologi; praktik-praktik berteknologi skala kecil dan berasal dari akar rumput yang berani keluar dari skenario business-as-usual serta menawarkan alternatif yang tidak destruktif.[22]

Salah satu gagasan yang berkembang dari konferensi tahunan tersebut adalah Permacomputing[23], yang terinspirasi dari Permakultur—gerakan pertanian berkelanjutan yang bekerjasama dengan alam membangun ekosistem yang resilien. Selayaknya Permakultur yang berangkat dari kritik atas praktik pertanian monokultur yang mendegradasi tanah, Permacomputing memulai analisisnya dengan mempertanyakan asumsi dasar terkait progres, yang meski selama ratusan tahun membawa kemajuan teknologi, telah menggunakan sumberdaya secara serampangan.[24] Kini, falsafah yang pertama muncul dari buah pemikiran Ville-Matias Heikkilä—programmer-seniman yang melihat kesamaan antara praktik permakultur dan kultur hacking dalam pencarian solusi—telah menerbitkan manifesto[25] yang di dalamnya terdapat sepuluh prinsip digital berkelanjutan yang berlandaskan 3 nilai utama Permakultur: Peduli Bumi, Peduli Manusia, dan Berbagi Adil.

Cara pandang melalui lensa Permacomputing maupun kerangka serupa—baik yang lahir dalam konteks LIMITS maupun bukan—harus terlebih dahulu ditegakkan sebelum kita loncat ke implementasi kebijakan. Jika tidak, seberapa progresif pun kebijakan, maka akan punya potensi untuk dikooptasi dengan narasi yang berlawanan. Untuk memahami maksud dari pernyataan ini, mari lihat gerakan Hak untuk Memperbaiki atau Right to Repair (R2R) sebagai contoh.

Menuju Relasi Sosial yang Lebih Bermakna di Era Digital (Studi Kasus: Right to Repair)

Di atas kertas, R2R punya segala amunisi untuk menantang tradisi produksi dan konsumsi berlebih hari ini: gerakan ini menuntut sebuah sistem yang mempermudah konsumen untuk melakukan perbaikan maupun memodifikasi produk yang mereka punya, baik dalam bentuk petunjuk manual, akses suku cadang, dan jasa perbaikan pihak ketiga.[26] Secara spesifik, R2R berusaha melawan logika PO yang disebutkan sebelumnya, dengan cara memastikan produk memiliki usia pakai yang panjang dan kompatibel dijalankan dalam sistem manapun.[27] Melihat gejolak atas R2R mulai masuk ke ruang-ruang legislatif, khususnya dalam konteks Uni Eropa[28] dan Amerika Serikat[29], ada narasi tandingan yang berusaha menempatkan R2R masih dalam perspektif konsumtif. Narasi tersebut termanifestasi dalam bentuk produk-produk keluaran perusahaan yang memiliki Produsen Peralatan Asli atau Original Equipment Manufacturer (OEM) sendiri.

Tampak luar, produk OEM memang terlihat ikut mengkampanyekan R2R, tapi seperti yang Lloveras, J et al (2022) sampaikan bahwa “rights”/”hak” dalam cakupan ini tidak lebih sebagai jargon kosong. Pasalnya, alih-alih membebaskan pengguna untuk memodifikasi perangkat mereka sendiri, produk OEM justru memonopoli praktek R2R dengan membatasi perbaikan dan perawatan hanya dalam ekosistem mereka saja.[30] Di samping itu, OEM secara langsung mendemonisasi segala bentuk R2R yang dijalankan secara independen dengan memainkan narasi kepuasan pelanggan (opsi perbaikan di luar sistem mereka dianggap punya risiko) dan kepentingan publik (menjaga kekayaan intelektual untuk perkembangan inovasi).[31] Melihat dinamika ini, praktek R2R oleh OEM dilihat bukan hanya sebagai cara korporasi mendapat aliran pendapatan tambahan dari servis mereka, tapi juga mempertahankan hegemoni setelah PO mendapat banyak kritik.[32]

Dalam catatan yang lebih positif, jika perusahaan bisa memaknai R2R seperti yang dijabarkan di atas, publik juga bisa balik melawan dengan nilai-nilai yang sesuai konteksnya. Di sinilah falsafah seperti Permacomputing memanfaatkan cela untuk mengkontestasikan makna. Hasilnya bisa terlihat seperti apa yang Bradley, K & Persson, O (2022) dokumentasikan, di mana implementasi R2R yang tumbuh secara lokal dianggap sebagai cara merawat budaya anti-konsumerisme yang menekankan peran pengguna sebagai pemilik-perawat alih-alih konsumen belaka. Ia bukan hanya mempromosikan ekonomi yang minim sampah, namun juga—jika dijalankan secara kolektif—dapat memperkuat solidaritas antar komunitas.[33] Buah dari aktivitas-aktivitas seperti ini lantas bisa dimaknai sebagai cara masyarakat mengevaluasi ulang relasi sosial, di mana kerja-kerja perawatan diutamakan ketimbang bentuk kerja yang bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang jelas-jelas merusak.[34]

Kesimpulan

Ketergantungan pada teknologi hari ini sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran penuh akan dampak langsung maupun tidak langsung bagi makhluk hidup dan lingkungan. Seabstrak apapun konsep “digital” itu, ia masih meninggalkan jejak-jejak kerusakan yang tidak sedikit. Publik perlu selalu diingatkan, bahwa cara berpikir yang melihat teknologi dapat menyelesaikan berbagai masalah kontemporer—termasuk yang diakibatkan dengan kehadiran teknologi itu sendiri—pun memiliki banyak inkonsistensi. Pola pikir seperti ini lantas perlu dilawan, dengan mengarusutamakan falsafah digitalisasi yang mawas dengan daya pemulihan alam seperti Permacomputing. Dengan memahami eksistensi keragaman cara berpikir alternatif dalam proses digitalisasi serta menerapkannya, kita bukan hanya memberikan waktu bagi alam untuk memulihkan dirinya dari segala kerusakan, tapi juga menghadirkan bentuk relasi sosial baru yang lebih berkelanjutan.

Referensi

[1] Bieser, J.C.T. et al. (2023) ‘A review of assessments of the greenhouse gas footprint and abatement potential of information and Communication Technology’, Environmental Impact Assessment Review, 99, p. 107033. doi:10.1016/j.eiar.2022.107033.

[2] Digital around the world – datareportal – global digital insights (no date) DataReportal. Available at: https://datareportal.com/global-digital-overview (Diakses: 20 Juni 2025).

[3] Bashir, N. et al. (2024) The climate and Sustainability Implications of generative AI, An MIT Exploration of Generative AI. Available at: https://mit-genai.pubpub.org/pub/8ulgrckc/release/2?readingCollection=9070dfe7 (Diakses: 19 Juni 2025).

[4] Electricity production by source (no date) Our World in Data. Available at: https://ourworldindata.org/grapher/electricity-prod-source-stacked?time=latest (Diakses: 20 Juni 2025).

[5] Lee, T.B. and Trott, S. (2023) Large language models, explained with a minimum of math and jargon. Available at: https://www.understandingai.org/p/large-language-models-explained-with (Diakses: 20 Juni 2025).

[6] Hess, J.C. (2024) Chip production’s ecological footprint: Mapping Climate and Environmental Impact, Home. Available at: https://www.interface-eu.org/publications/chip-productions-ecological-footprint (Diakses: 20 Juni 2025).

[7] ibid

[8] Kumar, V., Mishra, Y. and Meena, M.L. (2022) ‘Planned obsolescence: A Bibliometric analysis’, Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 193–203. doi:10.1007/978-981-19-4606-6_20.

[9] ibid

[10] ibid

[11] Rivera, J.L. and Lallmahomed, A. (2015) ‘Environmental implications of planned obsolescence and Product lifetime: A literature review’, International Journal of Sustainable Engineering, 9(2), pp. 119–129. doi:10.1080/19397038.2015.1099757.

[12] Ankit et al. (2021) ‘Electronic waste and their leachates impact on human health and environment: Global ecological threat and management’, Environmental Technology & Innovation, 24, p. 102049. doi:10.1016/j.eti.2021.102049.

[13] Dennis Meadows, J.R. (2012) The Limits to Growth. Routledge.

[14] Prasastisiwi, A.H. (2025) Twin Transition Framework: Synchronizing Digital Transformation and Sustainability in the Public Sector. Edited by A.M. Purbandadi. rep. Center for Digital Society. Available at: https://digitalsociety.id/2025/04/11/twin-transition-framework-synchronizing-digital-transformation-and-sustainability-in-the-public-sector/19634/ (Diakses: 20 Juni 2025).

[15] Kloppenburg, S. et al. (2022) ‘Scrutinizing environmental governance in a Digital age: New ways of seeing, participating, and intervening’, One Earth, 5(3), pp. 232–241. doi:10.1016/j.oneear.2022.02.004.

[16] ibid

[17] Berner, A. et al. (2022) ‘Do energy efficiency improvements reduce energy use? empirical evidence on the economy-wide rebound effect in Europe and the United States’, Energy Economics, 110, p. 105939. doi:10.1016/j.eneco.2022.105939.

[18] Nitschke, J. (2023) Realities of the Twin-Transition: EU Research Funding, Artificial Intelligence, and Techno-Optimism. In Euromemo Workshop. URL: https://euromemo. eu/wp-content/uploads/2023/11/Nitschke_ Realities-of-the-Twin-Transition. pdf, Zugriff (Vol. 3, p. 2024).

[19] Hickel, J. (2023) On technology and degrowth. Monthly Review, 75(3), pp.44-50.

[20] Nardi, B. et al (2018) Computing within limits. Communications of the ACM, 61(10), pp.86-93.

[21] ibid

[22] De Valk, M. (2021) A pluriverse of local worlds: A review of Computing within Limits related terminology and practices. In LIMITS Workshop on Computing within Limits. PubPub.

[23] Permacomputing (no date) permacomputing. Available at: https://permacomputing.net/ (Diakses: 18 Juni 2025).

[24] ibid

[25] ibid

[26] We must secure our right to repair everything we own (no date) iFixit. Available at: https://www.ifixit.com/Right-to-Repair (Diakses: 22 Juni 2025).

[27] Ozturkcan, S. (2024) The right-to-repair movement: Sustainability and consumer rights. Journal of Information Technology Teaching Cases, 14(2), pp.217-222.

[28] O’neill, S. (2021) European union puts teeth in right to repair.

[29] Mirr, N.A. (2019) Defending the right to repair: An argument for federal legislation guaranteeing the right to repair. IowA L. REv., 105, p.2393.

[30] Lloveras, J. et al. (2025) On ‘the politics of repair beyond repair’: radical democracy and the right to repair movement. Journal of Business Ethics, 196(2), pp.325-344.

[31] ibid

[32] ibid

[33] Bradley, K. and Persson, O. (2022) Community repair in the circular economy–fixing more than stuff. Local Environment, 27(10-11), pp.1321-1337.

[34] ibid