- 22/05/2024
- Category: Commentaries ID
Penulis: Lazarus Andja Karunia
Editor: M Perdana Karim
Pada masa-masa sebelumnya, ide dan kebijakan diformulasikan dari sumber yang lebih sedikit dan terbatas – mulai dari percetakan, tabulasi manual, dan diskusi di lingkaran sosial para elit. Dewasa ini, terjadi ledakan sumber-sumber yang menginformasikan ke masyarakat tentang peraturan dan kebijakan yang terjadi sehari-hari. Baik itu dari pencarian aktif di internet atau dari notifikasi yang terarah dan tersebar ke masyarakat melalui algoritma. Pemilu sebagai bagian dari demokrasi dapat menekankan kebutuhan sumber-sumber; baik untuk mereka yang menyalonkan diri sebagai pejabat maupun mereka yang menorehkan pilihan di bilik suara. Inilah mengapa data dan informasi mendapat waktu layar (screentime) lebih di pemilu di era internet – terutama untuk pilpres. Namun, apakah akses lebih ke informasi membawa dampak? Apakah akses ini merubah diskusi dan pola voting secara signifikan?
Kepulauan Terdigitalkan
Di tahun 2024, Indonesia memilki sekitar 221 juta pengguna internet dengan perkiraan 139 juta pengguna media sosial (APJII, 2024; We Are Social & Meltwater, 2024), dan dalam konteks pemilu, ada 204 juta DPT (Yuniarto, 2024). Secara demografis, pemuda yang lebih fasih digital mengambil porsi terbesar di semua kategori dengan Gen Z dan Milenial menjadi 60% pengguna internet (APJII, 2024), lebih dari 94% orang berumur 16-30 tahun menggunakan media sosial, dan 106 juta pemilih adalah pemuda (Muhamad, 2024). Dengan peningkatan demografi dan porsi politik yang dimiliki para pemuda, datanglah beberapa perubahan ke lanskap politik. Pemuda Indonesia – dalam sebagian besar hidup mereka – hidup di abad ke-21 yang terdigitalkan melalui smartphone, dan internet. Hal ini menyebabkan lingkungan sekitar mereka menjadi penuh dengan data dan informasi yang masuk ke kehidupan sehari-hari bak air terjun tak terbendung – yang berefek bahkan ke bagaimana pemilu terformulasikan dewasa ini.
Ambil sebagai contoh, KPU sudah menyediakan portal terkonsolidasi agar masyarakat dapat mengikuti perhitungan suara; agar membantu para pemilih untuk mendapatkan hasil perkiraan hasil pemilu. Di samping itu, Kawal Pemilu, sebuah inisiatif independen, melakukan urun-daya (crowdsourcing) dalam melakukan cross-check perhitungan suara terhadap perhitungan KPU secara nasional melalui pemeriksa independen. Di sisi lain dari perjalanan para pemilih, jauh sebelum bertemu dengan bilik suara dan perhitungan suara, ada inisiatif baru dari Bijak Memilih yang membantu para pemilih dalam memahami para kandidat yang ada tahun ini dengan menyediakan portal yang melakukan agregasi data relevan mengenai sejarah partai koalisi kandidat, pengalaman sebagai pejabat public, kasus-kasus kontroversial, dan data-data lainnya. Bijak Memilih cukup membantu karena walaupun ada banyak pemeriksaan latar belakang (background check) yang dilakukan situs pemberitaan mendekati masa pemilu, mengumpulkan data relevan masih merupakan sesuatu yang cukup berat dilakukan secara mandiri.
Selain itu, ada cukup banyak acara dimana para kandidat menjelaskan program dan inisiatif mereka bahkan sebelum masa kampanye contohnya dari acara Mata Najwa yang merangkai acar interaktif agar kandidat dapat berinteraksi dengan pemilih potensial di UGM, CSIS Indonesia yang menyelenggarakan acara keynote yang berfokus ke hubungan internasional, dan dari KADIN yang memberi ruang agar para kandidat dapat berbicara lebih berat ke isu-isu ekonomi. Semuanya disiarkan langsung dan dapat ditonton ulang di YouTube. Acara-acara tersebut diharapkan dapat menjadi suplemen terhadap lima debat resmi yang diadakan oleh KPU untuk para calon presiden dan wakil presiden. Tapi, apakah hal-hal tersebut dapat merubah asumsi-asumsi dan prasangka yang ada tentang para calon?
Aksi, Reaksi, dan Interaksi: Infensifikasi Saran Politik
Rakesh Rajani dari Ford Foundation berpendapat bahwa, dalam konteks teknologi dan demokrasi, “Teknologi tidak mendorong apapun. [Teknologi] hanya menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru untuk mengumpulkan dan menganalisa data, mencampurkan ide-ide dan menjangkau banyak orang, namun masyarakat masih perlu digerakkan untuk ikutserta dan mencari jalur-jalur praktikal untuk bertindak.” Pengalaman Indonesia mengindikasikan bagaimana masyarakat ingin memberi saran ke kandidat bahkan ke titik dimana saran-saran yang ada membentuk bagian-bagian signifikan kampanye. Terutama dalam bentuk meme-meme politik.
Baik itu tim-tim kampanya, para simpatisan, konsultan, maupun para kandidat sendiri menggunakan internet dengan interaksi dan meme di dalamnya secara masif dan stategis. Mulai dari persona ‘Park Ahn Nice’ untuk Anies Baswedan, Kakek ‘gemoy’ untuk Prabowo Subianto, maupun penggunaan yang cukup risqué oleh Ganjar Pranowo dalam ‘maskot’ Ketua Penguin (yang bersumber dari label subteks ‘peminat pornografi’), semuanya mempengaruhi cara para kandidat melakukan trial and error untuk menyempurnakan persona publik masing-masing. Selain itu, calon pemilih memiliki waktu cukup untuk mencari sampel ide-ide dan program-program dari para kandidat dalam acara tatap muka yang dapat ditonton secara langsung seperti pionir Desak Anies, juga Demokreasi dengan Ganjar Pranowo, dan bahkan Tabrak Prof untuk calon wakil presiden Mahfud MD. Persona-persona dan acara-acara tersebut terlihat tidak direncanakan oleh tim-tim kampanye, tapi dibentuk oleh inisiatif-inisiatif sekitar dan juga para pendukung. Fakta bahwa interaksi-interaksi mudah direkam di internet juga berarti tiap tim kampanye dapat melakukan penyesuaian strategi dalam kurun waktu tertentu – yang rupanya juga terbukti dilakukan untuk mendapatkan keunggulan. Pada akhirnya para kandidat menjadi terfokus dalam persona meme yang terbentuk secara organik.
Kesimpulan
Beberapa pengamat sudah mencurigai bahwa debat presiden resmi mungkin tidak memiliki dampak besar dalam hal pilihan politik, dan hal yang sama mungkin juga dapat dikatakan ketika membahas mengenai acara-acara dimana para kandidat dapat unjuk kebolehan retorika. Mungkin hipotesis tersebut benar dalam kasus pemilu terbaru Indonesia. Namun, jumlah antusiasme dan interaksi semata dalam ekosistem pemilu menunjukkan bahwa, mungkin pemilu di masa mendatang akan diisi dengan formulasi yang lebih kolaboratif antara tim-tim kampanye dan para kandidat. Mungkin akan bijak bagi lembaga pemerintah dan partai-partai politik untuk fokus dalam keikutsertaan (engagement) bermakna daripada bergantung pada jargon-jargon, tidak hanya untuk menuruti demografi yang lebih aktif, namun juga untuk menstimulasi perkembangan yang berdampak ke demokrasi Indonesia. Mengutip Rakesh Rajani lagi, “Mesin cetak Gutenberg, kotak suara, dan twitter feed adalah penemuan luar biasa untuk mendorong tujuan demokratis. Namun kita melakukan fetisisasi yang kita tanggung sendiri. Aspek paling revolusioner dari revolusi-revolusi manusia adalah kerja keras dalam menempa kepercayaan dan aksi.” Politik pasca 2024 dapat menjadi waktu yang baik untuk menempa kepercayaan dan aksi tersebut menjadi kebijakan konkrit yang akan memperkaya diskusi di siklus pemilu berikutnya – baik dalam masa persiapan, kampanye, maupun debat.
