- 17/05/2024
- Category: Commentaries ID
Penulis: Achmad Hanif Imaduddin
Penyunting: Iradat Wirid
E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan pemerintah bagi warga negara [1]. Namun, penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kecepatan kemajuan teknologi dan kemampuan pemerintah untuk beradaptasi yang sering kali bersifat inkremental [2].
Terkini diskusi SPBE berfokus pada teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Bahkan Presiden Joko Widodo sempat mengusulkan penggantian pejabat eselon III dan IV dengan robot AI [3]. Meskipun ide ini mencerminkan inisiasi pembangunan berbasis teknologi, pemerintah sesungguhnya perlu memperhatikan dulu tantangan mendasar teknologi di Indonesia.
Permasalahan tersebut terlihat jelas dalam debat yang tak pernah usai tentang penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) [4]. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan sistem identifikasi digital, nyatanya warga negara masih sering diminta untuk memberikan fotokopi fisik. Kejadian ini menunjukkan diskoneksi antara kemajuan teknologi dan penerapan praktisnya oleh pemerintah. Alhasil, problematik ini melahirkan pertanyaan krusial: bagaimana teknologi terkini, seperti AI, dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam SPBE?
Saat ini diskusi perihal pertimbangan etis dan tata kelola AI telah mendapat perhatian signifikan dari berbagai akademisi, tetapi aplikasi praktisnya masih relatif belum diidentifikasi. Commentary ini muncul untuk mengisi celah diskusi dengan menyelidiki potensi pemanfaatan AI melalui eksplorasi pemanfaatannya secara nyata di beberapa negara dan menilai penerapannya saat ini di Indonesia.
Belajar dari Pengalaman Global: Adopsi AI untuk SPBE
Khuram Farooq dan Jakub Bartosz Solowiej, ahli senior tata kelola pemerintahan dan konsultan untuk Bank Dunia, meneliti penerapan AI di sektor publik untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengelola risikonya [5]. Berdasarkan laporan ini, terdapat tiga area untuk mengintegrasikan AI dalam tugas-tugas pemerintah.
Pertama, AI meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan mengotomasi tugas-tugas repetitif. Kementerian Keuangan Provinsi Cordoba di Argentina memanfaatkan sistem AI bernama Laura untuk membantu otomasi proses birokrasi dalam pelayanan pengajuan dana pensiun [6]. Sebelumnya, pegawai secara manual memverifikasi kinerja seseorang dengan Social Security Federal Administration, atau Taspen apabila di Indonesia, untuk menentukan kelayakan dan jumlah manfaat yang diterima oleh pegawai semasa pensiun. Namun sekarang, Laura menghubungkan pemohon secara langsung ke basis data dan menyederhanakan proses birokrasi sehingga sistem dapat memeriksa dan memverifikasi kelayakan penerima secara langsung.
Kedua, AI dapat mempersonalisasi pengalaman pelayanan pemerintah kepada warga negara. Robot percakapan (ChatBot) bertenaga AI dapat menjawab pertanyaan umum, membantu pengguna memahami proses administrasi, dan bahkan memberikan informasi berdasarkan kebutuhan individu. Teknologi ini telah digunakan di Brasil dengan petugas virtual bernama Jaque [7], dan kehadiran ChatBot virtual di Uruguay [8]. Jaque dapat menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah individu terkait layanan pemerintahan, sementara asisten virtual di Uruguay dapat memandu warga negara untuk melihat dan memahami katalog digital layanan pemerintahan.
Terakhir, pemanfaatan AI pada level lanjutan ditunjukkan oleh Pemerintah Belgia dalam menciptakan alat yang membantu proses pengambilan keputusan berbasis data [9]. CitizenLab Belgia, perusahaan teknologi milik pemerintah, mengembangkan platform partisipasi publik untuk membantu pegawai negeri dalam memproses ribuan kontribusi warga negara dan menggunakan masukan ini dalam pengambilan keputusan. Platform ini dapat mengklasifikasikan ide, menyoroti topik yang sering muncul, meringkas tren, dan mengelompokkan masukan serupa berdasarkan tema, demografi, ataupun lokasi.
Platform ini telah digunakan oleh Kota Kortrijk untuk memproses kontribusi dari 1.300 pengguna dan oleh Kota Temse untuk berdiskusi dengan warganya perihal isu mobilitas. Dalam kedua kasus ini, platform tersebut telah membantu pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan dan prioritas warga demi membuat keputusan yang lebih tepat. Dari perspektif warga negara, proses yang terbuka dan transparan membantu menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan dukungan terhadap keputusan kebijakan, sekaligus berdampak positif terhadap kemauan warga untuk terlibat aktif.
Sementara itu, secara umum negara-negara di Asia Tenggara, kecuali Singapura, cenderung lebih lambat dalam mengembangkan dan mengintegrasikan AI dalam SPBE sebab perbedaan kesiapan infrastruktur digital, kerangka peraturan, dan pendanaan dengan negara-negara di Eropa dan Amerika ataupun Amerika Latin [10]. Kendati demikian, negara-negara ASEAN telah membuat langkah progresif dengan mengeluarkan panduan etik dan tata kelola AI untuk lingkup Asia Tenggara [11].
Wawasan di atas setidaknya dapat memberikan gambaran tentang masa depan pelayanan publik yang lebih cerdas, efisien, dan berpusat pada kebutuhan dan kenyamanan warga negara melalui pemanfaatan AI. Ragam penerapan tersebut juga mengimplikasikan bahwa AI kemungkinan besar tidak dapat atau tidak akan menggantikan manusia sepenuhnya, termasuk pegawai negeri sipil, seperti yang dibayangkan oleh Presiden Joko Widodo dengan robot AI.
Selisik Kondisi dan Peluang Pemanfaatan AI dalam SPBE di Indonesia
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, tahap pengembangan SPBE dimulai pada 2023 dan berakhir pada 2025 dengan dibuatnya portal layanan pemerintah berbasis AI. Akan tetapi, sampai saat ini, baik di tingkat pemerintah daerah maupun kementerian, dapat dikatakan bahwa belum ada satu pun pemanfaatan sistem AI yang menonjol dalam SPBE di Indonesia.
Belakangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjuk Perusahaan Umum Percetakan Republik Indonesia sebagai pelaksana Government Technology (GovTech) [12], sebuah program untuk mengintegrasikan sistem digital demi menyederhanakan layanan publik [13]. Sebagai inisiasi yang baru akan diuji coba di beberapa daerah [14], GovTech di Indonesia teridentifikasi belum mengoptimalisasi penggunaan AI, tetapi tidak menutup kemungkinan teknologi ini akan digunakan secara masif pada tahap berikutnya.
Selain itu, Indonesia juga baru memiliki Strategi Nasional AI 2020 – 2045 yang menegaskan minat pemerintah untuk mengintegrasikan AI dalam berbagai bidang, seperti kesehatan reformasi birokrasi, dan pendidikan [15]. Secara hukum, strategi nasional ini hanyalah panduan, bukan kebijakan, peraturan, atau bahkan undang-undang. Alhasil, arah pengembangan SPBE bertenaga AI dan penerapan teknologi di sektor publik kurang bergairah dan berkomitmen lemah.
Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan mengakui ketiadaan peraturan khusus terkait tata kelola penerapan AI [16]. Pemerintah memilih untuk menggunakan peraturan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi meskipun relevansi keduanya terhadap pemanfaatan AI sangat terbatas. Kesenjangan regulasi ini membuat inisiatif Presiden Joko Widodo tentang robot AI di awal periode kedua pemerintahannya terdengar semakin utopis.
Merencanakan Masa Depan Pelayanan Digital Bertenaga AI
Untuk mewujudkan integrasi AI yang efektif dalam SPBE, terdapat beberapa strategi kunci yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Pertama, kehadiran landasan hukum yang kokoh tentang AI harus segera disusun untuk memberikan kejelasan arah dan penerapan AI di sektor publik. Kedua, infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan berkecepatan tinggi dengan latensi rendah, harus tersedia secara merata untuk memastikan kelancaran akses pelayanan digital oleh seluruh masyarakat.
Ketiga, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, praktisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengembangkan solusi inovatif dan memastikan akuntabilitas penerapan AI. Strategi ini bisa dibilang menjadi salah satu kunci keberhasilan integrasi AI dengan SPBE di Belgia. Terakhir, pemerintah perlu berinvestasi pada pengembangan kapasitas dan peningkatan edukasi kepada aparatur pemerintah agar dapat beradaptasi dan memanfaatkan AI secara optimal demi memberikan pelayanan yang memuaskan kepada warga negara.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Indonesia dapat melompat ke level selanjutnya dalam transformasi digital dan mewujudkan pemerintahan yang lebih berdaya saing global sebab masa depan dunia tidak akan terlepas dari kemajuan teknologi, seperti AI. Sebagaimana pesan Lakhani, Profesor Harvard Business School, individu (dan pemerintahan) yang tidak mengintegrasikan AI ke dalam tugas-tugasnya berpotensi tertinggal oleh mereka yang memanfaatkannya [17].
Referensi:
[1] Alcaraz-Quiles, F.J. et al. (2017) ‘E-government implementation: Transparency, accessibility and usability of government websites’, International E-Government Development, pp. 291–306. doi:10.1007/978-3-319-63284-1_12.
[2] Bergoeing, R., Piguillem, F. and Loayza, N.V. (2010) ‘Why are developing countries so slow in adopting new technologies ? the aggregate and complementary impact of Micro Distortions’, Policy Research Working Papers [Pracetak]. doi:10.1596/1813-9450-5393.
[3] Setiawan, S.R.D. (2019) Jokowi Ingin Ganti Eselon III Dan IV Dengan Kecerdasan Buatan? Halaman all, KOMPAS.com. Tersedia di: https://money.kompas.com/read/2019/11/28/121300526/jokowi-ingin-ganti-eselon-iii-dan-iv-dengan-kecerdasan-buatan?page=all (Diakses pada: 17 May 2024).
[4] Hastanto, I. (2021) Menurut pakar, Harusnya Budaya fotokopi Dokumen Fisik di Indonesia sudah bisa dihapus, VICE. Tersedia di: https://www.vice.com/id/article/dyvz7y/penyebab-orang-masih-fotokopi-e-ktp-dan-dokumen-lain-saat-berurusan-dengan-birokrasi (Diakses pada: 17 May 2024).
[5] Farooq, K. & Solowiej, B., 2020. Artificial Intelligence in the Public Sector: Maximizing Opportunities, Managing Risks. EFI-Insight Governance. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
[6] Gómez Mont, C. et al. (2020) La Inteligencia artificial Al Servicio del Bien social en América Latina y el caribe: Panorámica regional E instantáneas de doce países [Pracetak]. doi:10.18235/0002393.
[7] Services guide, Observatory of Public Sector Innovation. Tersedia di: https://oecd-opsi.org/innovations/services-guide/ (Diakses pada: 17 May 2024).
[8] Primer chatbot en línea de agesic (2018) Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Tersedia di: https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/noticias/primer-chatbot-en-linea-de-agesic (Diakses pada: 17 May 2024).
[9] Hello, world! artificial intelligence and its use in the public sector – OECD Working Paper – OECD (2019) OECD. Tersedia di: https://www.oecd.org/gov/innovative-government/working-paper-hello-world-artificial-intelligence-and-its-use-in-the-public-sector.htm (Diakses pada: 17 May 2024).
[10] Bergoeing, R., Piguillem, F. and Loayza, N.V. (2010)
[11] The Association of Southeast Asian Nations, n.d. ASEAN Guide on AI Governance and Ethics. s.l.:ASEAN.
[12] Peruri, P. (2024) Detail artikel, PERURI. Tersedia di: https://www.peruri.co.id/informasi/detailInformasiArtikel/peruri-sebagai-govtech-indonesia-berhasil-menciptakan-ina-digital (Diakses pada: 17 May 2024).
[13] Ludiana, F. (2023) Indonesia Segera Miliki govtech, Jadi Lompatan Besar Digitalisasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tersedia di: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-segera-miliki-govtech-jadi-lompatan-besar-digitalisasi-birokrasi (Diakses pada: 17 May 2024).
[14] Isdarmadji, N.Q. (2024) Jelang Peluncuran GovTech, Kementerian PANRB Siapkan Pilot project integrasi Layanan Digital Di Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tersedia di: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/jelang-peluncuran-govtech-kementerian-panrb-siapkan-pilot-project-integrasi-layanan-digital-di-daerah (Diakses pada: 17 May 2024).
[15] Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 2020. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020 – 2045. Jakarta: BPPT.
[16] Kominfo. (2024) Siaran Pers no. 189/HM/KOMINFO/03/2024 tentang perkuat tata kelola ai, Pemerintah Gunakan pendekatan horizontal Dan Vertikal, Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Tersedia di: https://www.kominfo.go.id/content/detail/55196/siaran-pers-no-189hmkominfo032024-tentang-perkuat-tata-kelola-ai-pemerintah-gunakan-pendekatan-horizontal-dan-vertikal/0/siaran_pers (Diakses pada: 17 May 2024).
[17] AI won’t replace humans – but humans with AI will replace humans without AI (2023) Harvard Business Review. Tersedia di: https://hbr.org/2023/08/ai-wont-replace-humans-but-humans-with-ai-will-replace-humans-without-ai (Diakses pada: 17 May 2024).
