Program “AI Policy & Skilling Lab” merupakan inisiatif kolaboratif antara CfDS UGM, Google Indonesia, dan KORIKA yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam memahami serta mengimplementasikan kecerdasan artifisial (AI). Program ini tidak hanya hadir sebagai bentuk respon terhadap perkembangan AI yang pesat, tapi juga sebagai upaya proaktif dalam membangun fondasi tata kelola AI yang adaptif, transparan, akuntabel, serta inklusif. Kompleksitas AI sebagai teknologi disruptif menuntut kebijakan yang mampu menyeimbangkan inovasi dengan mitigasi risiko. Oleh karena itu, program ini didesain secara sistematis untuk mengatasi tantangan struktural dalam penerapan AI di Indonesia, dengan fokus pada empat bidang utama: Keamanan Siber, Pendidikan, Mitigasi Bencana, dan Peluang Ekonomi.
Sejak diluncurkan pada Desember 2023, program ini telah menyelenggarakan empat sesi pelatihan yang melibatkan lebih dari 400 peserta dari 35 kementerian, lembaga negara, asosiasi, serta komunitas. Dengan pendekatan partisipatif multi-stakeholder, pelatihan ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga deliberatif, memberikan ruang bagi peserta untuk mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan AI yang ada. Setiap sesi dirancang menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti pre-test, kelas AI 101, Focus Group Discussion (FGD), serta post-test guna mengukur efektivitas pelatihan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoritis, tapi juga memiliki kemampuan analitis dalam memahami tantangan dan peluang AI dalam konteks kebijakan publik.
Sepanjang pelaksanaan program dan berdasarkan pada hasil FGD yang dilakukan, ditemukan berbagai tantangan fundamental yang mencerminkan kesenjangan dalam kesiapan regulasi dan kapasitas institusional. Pertama, diperlukan regulasi AI yang jelas, adaptif, serta berbasis prinsip keamanan digital dan perlindungan data untuk memastikan keandalan sistem dan membangun kepercayaan publik. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal mendesak agar mampu mengadopsi dan beradaptasi dengan disrupsi yang dibawa oleh AI. Ketiga, aspek etika AI dan augmentasi peran manusia harus menjadi fokus, terutama dalam sektor seperti pendidikan, di mana AI seharusnya melengkapi, bukan menggantikan, peran manusia. Keempat, keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan sistem data yang belum terintegrasi lintas sektor, khususnya dalam mitigasi bencana, perlu segera diatasi untuk memaksimalkan potensi AI. Terakhir, kolaborasi multi-pihak dan multi-sektor menjadi kunci untuk mengoptimalkan AI sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan inovasi yang berkelanjutan.
