- 26/08/2024
- Category: Commentaries ID
Penulis : Audley Thania T S
Editor : Iradat Wirid
Pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara merupakan proyek ambisius di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Visi ini berupaya membangun ibu kota yang berkelanjutan, berbasis teknologi, dan inklusif yang melambangkan aspirasi Indonesia untuk masa depan [1]. Kebijakan pemindahan ini berupaya menjadikan Nusantara sebagai jantung Indonesia yang diperbarui, dengan ambisi menjadikan ibu kota baru sebagai hub utama ASEAN dan sumber kebanggaan nasional, sekaligus membentuk tren ekonomi regional dan global [2].
Wacana pembangunan IKN menekankan peran penting kewarganegaraan digital dan solusi teknologi dalam tata kelola perkotaan. Penekanan pada teknologi dan literasi digital ini menginformasikan kebijakan yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara untuk lingkungan kota cerdas, sekaligus mengungkap bahwa mungkin ada pengaruh signifikan narasi perusahaan dalam membentuk visi IKN [3]. Fokus ini berisiko mengabaikan kebutuhan dan perspektif masyarakat yang akan menghuni IKN. Terlepas dari ambisi besar untuk Nusantara, masih ada pertanyaan tentang kesiapan dan kemauan masyarakat untuk beradaptasi dengan transformasi digital tersebut.
Menyeimbangkan Ambisi Teknologi dengan Realitas Sosial dan Pelajaran Global
IKN bertujuan untuk mengembangkan “smart city” atau kota cerdas yang berpusat pada teknologi dengan memanfaatkan teknologi canggih [4]. Cetak biru tersebut menekankan transportasi cerdas, manajemen gedung, sistem energi, kendaraan tanpa awak, dan pertukaran data elektronik untuk mengatasi tantangan perkotaan [5]. Meskipun tata kelola berbasis data ini menjanjikan efisiensi, muncul kekhawatiran tentang kapasitasnya untuk mendorong keterlibatan warga negara secara aktif, yang penting untuk lingkungan perkotaan yang inklusif [6]. Para kritikus memperingatkan bahwa fokus pada teknologi ini berisiko memprioritaskan efisiensi daripada hak sosial dan partisipasi politik, yang berpotensi menutupi masalah polarisasi dan ketidaksetaraan sosial [7] [8].
Proses perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi legitimasi dan keberlanjutan jangka panjangnya. Periode pengambilan keputusan selama 43 hari untuk proyek penting ini mungkin tidak cukup, yang berpotensi membatasi ruang lingkup penilaian dampak dan partisipasi publik, yang penting untuk memastikan inklusivitas demokratis [9]. Pendekatan top-down ini bertentangan dengan praktik terbaik yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perkotaan [10].
Contoh global menawarkan pelajaran yang dapat diwaspadai bagi IKN Nusantara. Pemindahan ibu kota Nigeria ke Abuja pada tahun 1991 gagal karena proses yang tidak demokratis dan masalah yang belum terselesaikan, sehingga menyoroti perlunya keterlibatan demokrasi sejati dan reformasi yang komprehensif. Kota Masdar di UEA mengurangi ambisinya karena kendala keuangan dan rendahnya permintaan, yang menunjukkan bahwa keberhasilan smart city bergantung pada pemenuhan kebutuhan lokal dan pelibatan masyarakat[11] [12].
Kesiapan dan Kemauan Masyarakat
Implementasi teknologi kota cerdas di IKN Nusantara menghadapi tantangan yang berakar pada lanskap sosial-ekonomi, budaya, dan teknologi Indonesia, yang dipengaruhi oleh kesiapan dan kemauan—dua faktor kunci keberhasilan.
Kesiapan tercermin dalam Indeks Literasi Digital (IMDI), di mana Indonesia memperoleh skor 3,54, dengan Kalimantan Timur sedikit lebih tinggi yaitu 3,62. Namun, terdapat kesenjangan di dalam wilayah IKN itu sendiri: Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki skor IMDI yang lebih rendah, sementara Kabupaten Penajam Paser Utara melebihi rata-rata provinsi dan nasional [13]. Kesenjangan literasi digital ini dapat menyebabkan keterlibatan yang tidak merata, yang menguntungkan mereka yang melek digital dan diuntungkan [14].
Selain literasi digital, kesiapan juga melibatkan infrastruktur, kemampuan beradaptasi sistem, dan kapasitas kelembagaan. Hingga Juni 2024, jangkauan internet masih menjadi tantangan, dengan banyak wilayah di IKN yang kekurangan sinyal seluler (blank spot). Meskipun Telkom sedang mengerjakan infrastruktur, kesenjangan masih tetap ada [15]. Rencana untuk mengimplementasikan teknologi 6G sangat ambisius tetapi menyoroti keterbatasan saat ini yang harus diatasi untuk membangun fondasi yang kokoh bagi implementasi smart city[16].
Kemauan atau kesediaan untuk mengadopsi teknologi smart city dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan pribadi. Warga dengan literasi digital yang lebih rendah mungkin kurang cenderung untuk mengadopsi teknologi canggih [17], sementara norma budaya tradisional dapat menghambat adopsi jika teknologi dipandang sebagai ancaman terhadap praktik budaya [18]. Proses perencanaan IKN, yang menghadapi masalah dengan keterlibatan publik dan adat yang terbatas, juga dapat mempengaruhi kemauan publik untuk mendukung dan mengadopsi teknologi baru. Survei LSI 2022 menemukan kepercayaan publik yang beragam, dengan 40,1% mendukung relokasi tetapi 46,2% khawatir tentang beban keuangannya [19]. Defisit kepercayaan ini terutama terlihat di kalangan masyarakat terpinggirkan dan masyarakat adat, yang khawatir tentang dampaknya terhadap tanah leluhur mereka [20]. Mengatasi masalah ini sangat penting untuk meningkatkan kemauan untuk merangkul inisiatif kota cerdas.
Menjembatani Masyarakat Adat dan Kota Cerdas
Model tata kelola berbasis data yang diusulkan untuk IKN memperkenalkan pemahaman baru untuk partisipasi warga, yang berpotensi mengubah keterlibatan warga menjadi bentuk interaksi yang lebih pasif [21]. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan tentang hakikat proses demokrasi di kota cerdas dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan berbagai komunitas. Dalam konteks Indonesia, di mana jaringan informal memainkan peran penting dalam akses sumber daya dan interaksi negara [22], kemanjuran pendekatan yang sebagian besar berbasis data memerlukan pertimbangan yang cermat. Bagi masyarakat adat, model ini menghadirkan peluang dan tantangan. Sementara banyak masyarakat adat melek digital dan terlibat dengan teknologi modern, perspektif budaya unik dan sistem pengetahuan tradisional mereka menawarkan wawasan berharga yang mungkin tidak mudah ditangkap oleh pendekatan berbasis data yang terstandarisasi.
Menjembatani kesenjangan antara persepsi masyarakat adat dan inisiatif kota cerdas IKN sangat penting untuk keberhasilannya, karena adopsi teknologi baru memerlukan partisipasi aktif dari komunitas ini. Keterlibatan masyarakat adat dalam proyek IKN sangat relevan ketika mempertimbangkan masalah tentang partisipasi warga. Ketegangan antara modernisasi dan cara hidup tradisional terlihat jelas dalam perlawanan dari suku-suku lokal di Kalimantan, yang takut akan mata pencaharian mereka yang berbasis pada alam dan wilayah leluhur [23]. Perlawanan ini menggarisbawahi keterbatasan pendekatan yang murni berbasis data dan menyoroti perlunya strategi pembangunan perkotaan yang dipertimbangkan secara cermat yang mencakup berbagai sudut pandang.
Menuju Kota Cerdas Inklusif: Menyeimbangkan Teknologi dan Partisipasi Masyarakat di IKN Nusantara
Keberhasilan di IKN Nusantara memerlukan pendekatan seimbang yang mengatasi kesenjangan literasi digital, selaras dengan kebutuhan lokal, dan memastikan perencanaan yang demokratis dan juga berpusat pada masyarakat. Pertumbuhan pesat industri smart city telah menyebabkan sebagian besar kota besar mengadopsi strategi kota cerdas, yang sering kali didorong oleh desain top-down yang dipengaruhi oleh vendor teknologi besar dan perusahaan konsultan. Pendekatan ini memprioritaskan kecepatan daripada desain inklusif, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang visi siapa yang sedang diimplementasikan [24]. Konteks ini menghadirkan risiko bahwa teknologi mungkin lebih didorong oleh pengaruh perusahaan atau standar internasional daripada oleh kebutuhan aktual penduduk setempat.
Untuk mengatasi tantangan ini, IKN harus mempertimbangkan dengan cermat kebutuhan pengguna dan memberdayakan masyarakat setempat. Menerapkan solusi khusus yang mempromosikan inklusi digital sambil melibatkan masyarakat setempat dalam desain partisipatif akan meningkatkan kesiapan dan kemauan untuk merangkul inisiatif kota cerdas. Strategi ini akan memastikan bahwa pembangunan smart city baik secara teknis maupun menghormati budaya, serta melestarikan warisan dan nilai-nilai lokal.
Model kota cerdas yang inklusif untuk IKN dapat mengintegrasikan pengetahuan dan juga nilai dari komunitas masyarakat adat. Melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dapat meningkatkan tingkat adopsi dan menciptakan solusi perkotaan yang inovatif dan responsif secara budaya. Pendekatan ini akan memperkuat fondasi kota cerdas, menjadikannya lebih tangguh, beragam, dan representatif.
Referensi
[1] Nugroho, Y., Jati, W. R., Dukarno, P. D., & Herdiansyah, I. A. (2023). 1. Nusantara: A Historical Perspective (pp. 11–31). https://doi.org/10.1355/9789815104233-008
[2] Admin_Orsh, & Admin_Orsh. (2022, March 2). A new Indonesian capital city: conflict pending – IPSH. IPSH. https://ipsh.brin.go.id/2022/02/24/a-new-indonesian-capital-city-conflict-pending/
[3] Wicaksana, R. (2023, August 30). City & Citizenship: Socio-technical Imaginaries on The Governmental Discourse of Indonesia’s Future (Smart) Capital City. https://essay.utwente.nl/96791/1/Wicaksana_MSc_BMS_2.pdf#page=16.09
[4] Wicaksana, R. (2023, August 30). City & Citizenship: Socio-technical Imaginaries on The Governmental Discourse of Indonesia’s Future (Smart) Capital City. https://essay.utwente.nl/96791/1/Wicaksana_MSc_BMS_2.pdf#page=16.09
[5] Susantono, P. H. I. B., Berawi, P. M. A., Setiono, T. A., Gunawan, A., Sari, D. M., Gunawan, D. G., & Mahendra, D. A. (n.d.). Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara. https://www.ikn.go.id/storage/thd/blueprint/cetak_biru_kota_cerdas_nusantara.pdf
[6] Miller, T. R. (2019). Imaginaries of Sustainability: The Techno-Politics of Smart Cities. Science as Culture, 29(3), 365–387. https://doi.org/10.1080/09505431.2019.1705273
[7] Cardullo, P., & Kitchin, R. (2018). Being a ‘citizen’ in the smart city: up and down the scaffold of smart citizen participation in Dublin, Ireland. GeoJournal, 84(1), 1–13. https://doi.org/10.1007/s10708-018-9845-8
[8] Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? City, 12(3), 303–320. https://doi.org/10.1080/13604810802479126
[9] Perwira, I., Harijanti, S. D., Susanto, M., & Adhihernawan, M. Y. (2024). Capital city relocation in Indonesia: compromise failure and potential dysfunction. Cogent Social Sciences, 10(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2345930
[11] Bornstein, L. (2010). Mega-projects, city-building and community benefits. City Culture and Society, 1(4), 199–206. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2011.01.006
[12] Hollands, R. G. (2015). Critical interventions into the corporate smart city. ideas.repec.org. https://ideas.repec.org/a/oup/cjrecs/v8y2015i1p61-77..html
[13] Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (2023) Indeks Masyarakat Digital Indonesia. https://imdi.sdmdigital.id/home_2023
[14] Haklay, M. (2013). Neogeography and the Delusion of Democratisation. Environment and Planning a Economy and Space, 45(1), 55–69. https://doi.org/10.1068/a45184
[15] Abdullah, F. I. (2024, June 7). Masih Banyak Blank Spot Internet di IKN, Menkominfo: Jaringan 6G Disiapkan. beritasatu.com. https://www.beritasatu.com/nusantara/2821173/masih-banyak-blank-spot-internet-di-ikn-menkominfo-jaringan-6g-disiapkan
[16] Achmad, K. A., Nugroho, L., Djunaedi, A., & Widyawan. (2018). Smart City for Development: Towards a Conceptual Framework. https://www.semanticscholar.org/paper/Smart-City-for-Development%3A-Towards-a-Conceptual-Achmad-Nugroho/deaf03c4fdbd3adb9c510af249c50b8e236d081c
[17] UNICEF. (2020). Strengthening Digital Learning across Indonesia: A Study Brief. Unicef, 1–14. https://www.unicef.org/indonesia/media/10531/file/Strengthening Digital Learning across Indonesia: A Study Brief.pdf
[18] Vanolo, A. (2016). Is there anybody out there? The place and role of citizens in tomorrow’s smart cities. Futures, 82, 26–36. https://doi.org/10.1016/j.futures.2016.05.010
[19] Survei Indostrategic: Mayoritas Warga Tak Setuju IKN Segera Pindah. (2023, July 15). Nasional. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230714183332-20-973640/survei-indostrategic-mayoritas-warga-tak-setuju-ikn-segera-pindah
[20] IKN Nusantara: “Anak-anak saya mau tinggal di mana”, suku asli yang merasa dilewatkan ketika Presiden Joko Widodo berkemah. (2022, March 14). BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60739196
[21] Tenney, M., & Sieber, R. (2016, June 6). Data-Driven Participation: Algorithms, Cities, Citizens, and Corporate Control. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3062698
[22] Berenschot, W., & Van Klinken, G. (2018). Informality and citizenship: the everyday state in Indonesia. Citizenship Studies, 22(2), 95–111. https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445494
[23] Budhi, N. a. W. D. O. (2024, March 27). IKN: Masyarakat lokal “merasa terusir” saat Ibu Kota Nusantara digadang jadi “magnet ekonomi baru” – ‘Kami tidak akan melihat kota itu.’ BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljl4lzw2dxo
[24] Hollands, R. G. (2008b). Will the real smart city please stand up? City, 12(3), 303–320. https://doi.org/10.1080/13604810802479126
