- 05/09/2023
- Category: Siaran Pers
Yogyakarta, 25 Agustus 2023 – Center for Digital Society (CfDS) UGM bekerja sama dengan Perludem untuk menggagas kolaborasi dalam Digital and Election Issues (Desus), suatu wadah diskusi yang mengusung topik-topik kritis terkait pemilu di Indonesia. Seri terbaru, yakni Desus #6, memfokuskan perbincangan pada “Membuka Ruang Politik yang Setara: Urgensi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu di Indonesia”. Dalam episode ini, CfDS UGM dan Perludem merunut secara mendalam tentang representasi perempuan dalam panggung pemilu, selagi membahas sejauh mana tingkat partisipasi dan kontribusi perempuan dalam jagat politik. Dengan menghadirkan suara-suara berpengalaman di lapangan, Desus #6 mengundang Delia Wildianti (Ahli Riset di Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia) dan Heroik Pratama (Ahli Riset Perludem), dengan bimbingan langsung dari pembawa acara Zakiah Fadhila (Peneliti CfDS). Desus #6 dapat disimak kembali lewat pranala https://www.youtube.com/watch?v=KaMb1bvMgsg.
Menjelang Pemilu 2024 di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam politik menjadi sorotan utama dalam diskusi terbaru, termasuk dalam Desus seri ke-6 ini. Kedua pembicara, baik Delia Wildianti dan Heroik Pratama, sama-sama menyoroti urgensi peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam Pemilu 2024 nanti. Meskipun kebijakan afirmasi telah ada sejak 2004, partisipasi perempuan masih memerlukan dukungan lebih lanjut, terutama dari partai politik. Kebijakan afirmasi menjadi langkah awal, namun tantangan kultural dan struktural tetap ada.
“Salah satu permasalahan utama adalah implementasi kuota perempuan dalam struktur partai. Meskipun partai wajib mencalonkan 30% perempuan, kuota ini belum optimal,” seperti yang dipaparkan oleh Heroik. Selain itu, dampak dari Peraturan PKPU 10/2023 juga dibahas, dengan perhatian pada daerah pemilihan yang akan terdampak dan tuntutan perempuan untuk meminta izin keluarga sebelum mencalonkan diri.
Upaya dalam meningkatkan kesadaran perempuan tentang pentingnya partisipasi politik menjadi fokus lain. “Pendidikan politik yang mencerminkan peran perempuan dalam isu-isu masyarakat menjadi penting,” tegas Delia. Peran masyarakat sipil juga ditekankan dalam menghubungkan perempuan dengan konstituen.
Namun, pertanyaan mengenai relevansi partisipasi perempuan dan kebutuhan akan merit sistem juga muncul. Para pembicara setuju bahwa tantangan struktural dan kultural masih menghambat, membuat partisipasi perempuan tetap relevan. Meskipun merit sistem diterapkan, mengatasi bias gender dan mendorong keterlibatan perempuan dalam politik tetap penting.
Langkah ke depan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Demokratisasi internal partai, pendidikan politik yang inklusif, dan peran lembaga terkait dianggap krusial. Dengan memastikan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan partai serta penyediaan pendidikan politik yang merangkul semua, ruang politik yang lebih inklusif dan mewakili dapat terwujud.
Penulis: Allysa Putri Rendry
Editor: Ni Kadek Ayu Pratiwi
